Opini

Di Mana Lamin IKN?

Opini: Rizal Effendi 

Jika tidak ada perubahan, Presiden Jokowi akhir pekan ini, 22-23 September 2023, ke Kaltim.  Kunjungan tetapnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Bisa jadi juga dia akan menghadiri Dies Natalis ke-61 Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda.

“Ya, jika tak ada perubahan Bapak Presiden akan menghadiri Dies Natalis ke-61 Unmul di Kampus Gunung Kelua pada Sabtu, 23 September. Tentu ini kebanggaan dan sejarah bagi sivitas akademika,” kata Rektor Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si.

Menurut kabar, Jokowi juga akan bermalam lagi di IKN. Soalnya banyak yang mau dilihat. Mulai perkembangan pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan, rumah teknologi (Techno House), rampungnya pembangunan bendungan Sepaku Semoi, sampai kemungkinan dilakukannya groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan Sepaku akan diresmikan Oktober nanti. Pengisian airnya atau impounding sudah mulai dilakukan dan siap dilihat Presiden Jokowi. “Ini sudah siap ditutup. Dua pintu, yang satu sudah kita tutup,” jelasnya.

Bendungan Sepaku menghasilkan 2.000 liter air bersih per detik, di mana 500 liter di antaranya untuk kebutuhan Balikpapan. Bendungan Sepaku juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Menurut Basuki, pihaknya juga merancang pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk menambah penyediaan air IKN. Kapasitasnya 8.000 liter per detik, empat kali lebih banyak dari Sepaku Semoi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan groundbreaking atau peletakan batu pertama investasi swasta di IKN segera dilaksanakan. “Mudah-mudahan dalam kunjungan Presiden nanti bisa ikut dijadwalkan beberapa agenda groundbreaking terhadap hotel, rumah sakit, fasilitas umum, sehingga target 2024 itu kita bisa melakukan upacara 17 Agustus,” ucapnya.

Bahlil menyebut beberapa konglomerat Indonesia yang sudah siap menggarap proyek tersebut adalah Sugianto Kusuma alias Aguan, Anthony Salim, Sukanto Tanoto, dan lainnya. Sukanto adalah pemilik lahan, yang sekarang ini dijadikan kawasan inti (KIPP) IKN.

Sementara itu, progres pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di IKN berlangsung sangat cepat. Dikabarkan sudah mencapai 46 persen. “Rata-rata kenaikannya tiap minggu 2 persen, jadi akhir tahun nanti bisa mencapai 70 persen,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

Yang menarik, bilah-bilah untuk selubung bangunan Garuda di istana kepresidenan sudah mulai dikirim. Tahap pertama dilaporkan ada 80 bilah sudah diangkut menggunakan truk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Balikpapan. Bilah-bilah itu dibuat oleh sang pencipta, I Nyoman Nuarta dari workshop perusahaannya PT Siluet Nyoman Nuarta dan NuArt di Bandung.

Total bilah kuningan yang dikerjakan mencapai 4.650 buah. “Kita harapkan Oktober nanti sudah selesai semuanya. Sedangkan bilah rangka perforated kita harapkan selesai dikerjakan di Bandung Februari 2024,” kata Nyoman kepada media.

Pematung Garuda Wisnu Kencana (GWK) dari Bali ini adalah pemenang desain pembangunan istana kepresidenan IKN yang diberi nama Istana Garuda. Dia mengerahkan 70 ahli dari berbagai disiplin ilmu dan ribuan pekerja untuk mewujudkan bangunan tersebut. Apalagi ditarget sebelum 17 Agustus 2024 harus selesai.

Menurut Danis, pemasangan bilah mulai dilaksanakan bulan ini. Bersamaan itu, PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48 ribu pohon di IKN. “Bagian-bagian wilayah IKN yang sudah selesai, langsung kami lakukan penanaman pohon,” jelasnya.

Puluhan ribu pohon itu diambil dari tempat pembibitannya di Pusat Persemaian Mentawir, IKN. Di atas lahan seluas 120 hektare itu, saat ini diproduksi 15 juta bibit pohon untuk rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN.

Tapi dari keterangan lain pihak IKN, ada juga pohon-pohon besar didatangkan dari Bogor, Kediri, dan Surabaya oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Pohon-pohon besar itu sebagian ditancapkan di sepanjang jalan tol IKN dan sebagian lagi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dari Senayan, DPR RI tengah membahas revisi UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembahasannya diharapkan berlangsung kilat. Seperti juga pembentukan awalnya. Soalnya bulan depan, awal Oktober diharapkan sudah rampung.

Salah satu revisi yang menarik adalah luas wilayah IKN yang semula 256 ribu hektare diciutkan menjadi 252 ribu hektare. Menurut Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN, wilayah permukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan pengelolaan terpadu bagi habitat pesut serta flora dan fauna di sekitar Pulau Balang, dikeluarkan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten PPU akan menyerahkan 3.000 PNS termasuk tenaga P3K dan honorer di Kecamatan Sepaku kepada OIKN. Selain itu, sejumlah aset bangunan dan tanah yang nilainya sekitar Rp613 miliar. “Kami akan berangkat ke Pusat meminta kompensasi karena berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” kata Harimuddin Rasyid, yang pernah menjadi ketua Timses Penajam Jadi Kabupaten.

Ada yang menarik dari pemberitaan media online, KLIK PENDIDIKAN. Media ini menyebut Kepala OIKN Bambang Susantono sebagai Gubernur OIKN. “Itu artinya Bambang Susantono saat ini sedang menjabat sebagai gubernur IKN yang pertama kalinya,” kata media tersebut dalam edisi 16 September.

Ini sejalan dengan usul Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) terhadap Revisi UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. MRKB berpendapat OIKN hanya sementara, selanjutnya harus diubah menjadi Provinsi DKI Nusantara. “Provinsi DKI Nusantara dipimpin gubernur dan wakil gubernur melalui Pilkada,” kata Ketua MRKB Mohammad Djailani.

Saat Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di lokasi IKN, Sepaku, 17 Agustus 2023 lalu, Kepala OIKN Bambang Susantono mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) putih-putih seperti seorang kepala daerah. Walaupun dalam UU disebutkan OIKN setingkat kementerian.

Kok Belum Ada?

Ketika podcast soal IKN bersama Rektor Uniba Dr Isradi Zainal di akhir Agustus lalu, pertanyaan yang sama muncul dari kami berdua. Di tengah hiruk pikuknya pembangunan infrastruktur IKN saat ini, di mana kantor atau Balai Otorita IKN? Dan kapan dibangunnya?

Balai adalah gedung atau kantor yang digunakan oleh aparat pemerintah untuk mengadakan rapat, melaksanakan tugas pemerintahan atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Di berbagai kota selalu ada yang namanya balai kota. Kantor Pemda DKI juga disebut Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam kehidupan suku Dayak ada yang disebut lamin, rumah panjang sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan. Karena itu di kompleks Kantor Gubernur Kaltim ada bangunan bernama Lamin Etam. Perpaduan dengan bahasa Kutai, yang berarti rumah atau kantor kita.

Saya ingin menyebut dan mengusulkan kantor atau balai kota Otorita IKN (OIKN) sebagai Lamin Nusantara. Biar lebih menarik dan ada muatan lokalnya. Di pedalaman Mahakam, tepatnya di Kecamatan Jempang, Kutai Barat, ada yang namanya Lamin Mancong milik suku Dayak Benuaq. Sangat unik dan ikonik, dibangun di awal abad 20 Masehi atau pada tahun 1920.

Isradi yang selama ini gigih mengawal dan mendatangi lokasi IKN di Sepaku tak bisa menjawab soal pembangunan kantor OIKN. “Saya juga tak pernah tahu  kapan akan mulai dibangun,” katanya kepada saya.

Dalam pemikiran kita yang sederhana, seyogianya kantor atau Lamin Nusantara dibangun lebih dulu. Dan lebih dulu juga rampungnya. Malah harus lebih cepat dari Istana Presiden, yang sudah dipatok sebelum 17 Agustus 2024. Maklum di tempat ini pusat pelaksanaan tugas 4P OIKN dilakukan, yaitu mulai persiapan (perencanaan), pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Aneh juga kalau nanti Istana Garuda selesai, kantor Otorita belum ada. Lalu Otorita numpang di mana? Apa ikut di kantor presiden? Atau masih harus melanjutkan sewanya di Kompleks Mentari Batakan, Balikpapan? Padahal pemerintahan sudah berkantor di Sepaku. Tentu sesuatu yang sudah  tidak efektif lagi jika masih di Batakan.

Saya dengar Otorita saat ini lagi menyulap rumah singgah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) di Sepaku menjadi rumah teknologi atau Techno House. Itu rumah didesain menjadi ruang pamer dan monitor digital tentang seluk beluk dan perkembangan pembangunan IKN termasuk teknologi yang ditawarkan dari berbagai perusahaan yang ingin berkontribusi dalam IKN.

Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof Mohammed Ali Berawi, semua teknologi dari perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan OIKN nantinya dipamerkan di Techno House IKN untuk uji coba.

“Nantinya masyarakat bisa melihat, menggunakan dan merasakan teknologi yang ditawarkan itu untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan, mana teknologi yang paling cocok untuk diterapkan di IKN,” kata Ali.

Seharusnya Techno House bagian dari Lamin Nusantara. Sayangnya Techno House sudah ada, tapi kantor OIKN belum ada.

Pertengahan Agustus lalu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengungkapkan, balai kota atau city hall OIKN akan dibangun di lokasi Titik Nol Nusantara.

“Nanti lokasinya adalah di titik nol itu. Di mana titik nol itu, di situlah nanti akan dibangun balai kota. Sekarang dari tahap desain oleh PUPR, targetnya juga mau mulai konstruksi dalam tahun ini juga,” kata Silvia seperti diberitakan detikcom.

Tidak dijelaskan apakah city hall IKN bisa rampung sebelum Agustus 2024? Tapi banyak pihak menyayangkan Titik Nol Nusantara yang sangat bersejarah kalau sampai dihapuskan dan diganti dengan kantor OIKN. Padahal di situ Presiden Jokowi menerima penyerahan tanah dan air dari 34 gubernur se-Indonesia. Di situ pula masyarakat berkumpul jika datang ke lokasi IKN. “Kok tidak cari lokasi lain?” tanya seorang warga.

Kantor OIKN sangat penting dan strategis. Sayangnya ada kesan Pemerintah agak kurang memprioritaskan. Setidaknya terkesan tidak dikebut seperti kantor pemerintah lainnya.

Kasihan juga Pak Bambang Susantono bersama “pasukannya,” harus gentayangan di kawasan IKN. Padahal mereka tuan rumahnya. (*)

Check Also
Close
Back to top button
DMCA.com Protection Status