Legislator Samarinda Dukung Pemkot Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Hj. Laila Fatiha (Foto: Dok)

KLIKSAMARINDA – Krisis kelangkaan minyak goreng terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu belakangan ini. Warga Kota Tepian mengeluhkan langkanya minyak goreng.

Bahkan akibat antrean warga yang membeli minyak goreng, seorang ibu rumah tangga dikabarkan meninggal dunia setelah kelelahan antre.

Pemkot Samarinda tak tinggal diam menghadapi masalah tersebut. Bersama instansi terkait, Pemkot Samarinda telah melakukan berbagai upaya.
Antara lain mendorong Perumda Varian Niaga untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut. Perumda Varian Niaga bekerjasama dengan perusahaan minyak goreng curah di Balikpapan.

Dengan kerja sama itu, Pemkot melalui Perumda Varian Niaga, memperoleh minyak goreng curah dengan harga terjangkau.

Kinerja Pemkot Samarinda itu mendapatkan apresiasi dari Komisi II DPRD Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Hj. Laila Fatihah mengaku, langkah Pemkot Samarinda mengatasi krisis minyak goreng sudah tepat.

Pasalnya, langkah Pemkot Samarinda itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa terbantu dan beban masyarakat menjadi lebih ringan terkait masalah minyak goreng.

Kerja keras dari Pemkot dipandang mampu menjual minyak goreng dengan harga murah. Pemkot Samarinda diketahui menjual 1 liter minyak goreng Rp 11.500.

“Ini memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan warga Samarinda. Masyarakat juga terbantu dengan upaya dari Pemkot Samarinda dalam menyediakan minyak goreng murah,” ujar Hj. Laila Fatiha baru-baru ini.

Politisi PPP itu juga menyampaikan, Kota Samarinda mendapatkan jatah 3 tangki minyak goreng curah setiap hari. Minyak itu lalu didistribusikan ke sejumlah kelurahan di Kota Samarinda.

“Penyalurannya dimulai Sabtu 12 Maret lalu. Diharapkan jangan sampai rakyat mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status