Clicky

Pemprov Kaltim Dituntut Bayar Ganti Rugi Lahan Transmigran Palaran Samarinda

KLIKSAMARINDAWarga Kelurahan Simpang Pasir, Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu 10 November 2021. Para pengunjuk rasa ini merupakan eks warga transmigrasi penempatan tahun 1973-1974 di Simpang Pasir, Palaran.

Mereka meminta Pemprov Kaltim agar memenuhi putusan hukum inkracht perintah penggantian hak atas lahan pertanian milik warga eks trasnmigran yang dialihfungsikan oleh Pemprov Kaltim menjadi Stadion Utama Palaran.

Koordinator Aksi, Slamet Subhkan, menyatakan aksi demo ini merupakan bentuk kekecewaan warga yang hingga saat ini belum menerima hak mereka.

“Kami menuntut Pemprov segera memenuhi ganti rugi kepada warga. Itu saja yang kami mau. Masalah ini sudah terlalu berlarut-larut,” ujar Slamet Subhkan.

Warga kemudian melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Rizani Erwadi. Rizani Erwadi menyatakan pihaknya akan mengkaji kembali persoalan itu.

“Akan kami menyampaikan ke pimpinan dan kami kaji kembali,” ujar Rizani Erwadi.

Perkara ini mencuat sejak Pemprov Kaltim menggunakan lahan warga di Palaran untuk Pembangunan Stadion Palaran dan fasilitas lainnya. Padahal, jatah lahan warga transmigran ini telah diatur dalam undang-undang.

Masing-masing kepala keluarga mendapat 2 hektare. Namun hak itu baru diserahkan 0,5 hektare berupa lahan perumahan. Ladang dan persawahan milik warga belum diserahkan.

“Perkara ini berkaitan dengan lahan yang sudah disiapkan negara untuk warga transmigran. Tapi diambil Pemprov Kaltim untuk membangun Stadion Utama Palaran,” ujar Kuasa hukum warga, Mariel Simanjorang.

Mariel Simanjorang menerangkan, warga menuntut ganti rugi lahan pengganti seluas 1,5 hektare per kepala keluarga (KK) atau total seluas 177 hektare untuk 118 KK. Jika Pemprov Kaltim tak sanggup menyediakan lahan, bisa membayar ganti rugi Rp59 miliar.

Perkara perdata itu, menurut Mariel Simanjorang, sudah diputuskan Pengadilan Negeri Samarinda dengan mengabulkan permohonan eks warga transmigrasi Nomor 159/Pdt.G/2017/PT.SmrJo. Pengadilan Tinggi Kaltim kemudian menguatkan putusan pada 2018 melalui putusan Nomor 169/PDT/2017/PT.SmrJo dan putusan Mahkamah Agung pada Desember 2020 RI Nomor 1293/K/Pdt.2020.

Mariel Simanjorang menerangkan, langkah hukum yang ditempuh warga merupakan arahan pemerintah sendiri. Pertama, sesuai surat Gubernur Kaltim kepada Ombudsman RI tanggal 26 Agustus 2009 perihal Penyelesaian Masalah Lahan Transmigrasi di Simpang Pasir, Kecamatan Palaran.

Kedua, sesuai surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 29 Januari 2009 dan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim tanggal 29 Juni 2009.

Ketiga, surat keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi tanggal 29 Maret 2012.

Namun katanya, Pemprov beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihaknya kemudian melakukan gugatan karena Pemprov Kaltim menyatakan bersedia memberikan hak warga asal ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

”Putusan hukum tetap sudah keluar Desember 2020. Karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, seharusnya tidak ada alasan bagi Pemprov untuk tidak melaksanakan putusan itu. Pemerintah haru memberikan contoh yang benar untuk taat hukum dengan menjalankan putusan,” ujar Mariel Simanjorang. (*)

DMCA.com Protection Status