Kemah Presiden di Area IKN Nusantara Dinilai Gimmick Oleh Jatam
KLIKSAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai kegiatan kemah Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai gimmick atau cara menarik perhatian publik.
Jatam menganggap kemah Presiden di IKN itu sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat.
Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, melalui rilis Selasa 15 Maret 2022 menilai kemah mewah Presiden itu berkebalikan dengan kondisi rakyat saat ini. Rakyat, menurut Pradarma Rupang, masih memerlukan sembako seperti minyak goreng.
“Camping super mewah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengundang orang-orang dari luar Kalimantan Timur hanyalah tipu-tipu di tengah kondisi kelangkaan minyak goreng yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan juga kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Belum lagi simbolisme membawa air dari berbagai provinsi di Indonesia yang hanya jadi pemanis di tengah krisis air bersih di Kalimantan Timur,” ungkap Pradarma Ruoang melalui rilis tersebut.
Pradarma Rupang juga menyampaikan bahwa publik tidak peduli terhadap rencana perkemahan ini. Publik masih berkonsentrasi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hariannya.
“Lihat bagaimana situasi bahkan di Kaltim sendiri, antrean-antrean panjang ribuan warga itu masih berlangsung hingga hari ini, di tengah pemerintah justru juga masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna ini. Ini yang kita sebut sebagai pemerintah acapkali melakukan gimmick yang justru tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat,” tutur Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang (15/3/2022).
Pradarma juga mengingatkan berbagai potensi kerugian yang harus dialami masyarakat adat dengan hadirnya proyek IKN. Ia menyebut tak kurang dari 50 kampung yang bakal terdampak.
Selain itu, Pradarma Rupang juga mengkritik pengangkatan Bambang Susantono sebagai kepala Badan Otorita IKN Nusantara oleh Presiden. Pengangkatan itu dinilai semata upaya untuk memuluskan agenda oligarki.
“Bambang Susantono merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan dan pernah menjabat sebagai deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007 hingga 2010. Selepas menjabat wakil menteri perhubungan ia dipercaya menjabat sebagai vice president Asian Development Bank,” kata Pradarma Rupang.
Dalam tilikan Jatam, konflik kepentingan pembangunan IKN Nusantara makin menguat setelah melihat penunjukkan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala badan otorita IKN. Dhony dinilai punya jejak sebagai petinggi di Sinar Mas.
“Perusahaan kakap ini memiliki aset-aset penting di provinsi Kaltim di antaranya PT. Berau Coal, Hotel Golden Tulip, Perumahan Grand City,” ujar Pradarma Rupang.
Jatam juga menyoroti kondisi sungai di Kalimantan Timur seperti Sungai Bengalon, Sungai Sangatta, Sungai Santan, Sungai Malinau, Sungai Kendilo, Sungai Mahakam, Sungai Dondang, Sungai Kedang Kepala, dan Sungai Kayan, Sungai Kelinjau. Jatam menilai sungai-sungai itu telah rusak dan tercemar akibat keberadaan industri tambang, sawit, dan kehutanan.
Pencemaran itu menandakan kegagalan pemerintah dalam menjaga dan merawat lingkungan. Alih-alih memperbaiki kondisi, Jatam menilai pemerintah justru terindikasi memperlebar krisis yang ada.
“Jokowi sebagai Presiden dan Gubernur tidak bisa menyelamatkan sungai ini. Krisis semacam ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga di berbagai wilayah yang mengalami degradasi dan kerusakan lingkungan karena operasi industri ekstraktif,” kata Pradarma Rupang.
Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat sipil telah menyampaikan catatan terkait lokasi IKN. Lokasi pemilihan IKN Nusantara yang bukan lahan kosong. Di lokasi ini telah tinggal penduduk yang akan menerima dampak buruk dari pembangunan IKN. Berdasarkan data ATR /BPN tahun 2020, dari 256 ribu Ha luas IKN, sebanyak 106.453 Ha atau 41,32% tanah dikuasai oleh masyarakat.
Pembangunan IKN di atas lahan konsesi oligarki pun patut dicurigai sarat kepentingan. Beberapa nama pemilik konsesi terhubung dan dekat dengan pemerintahan Jokowi antara lain Luhut Binsar Panjaitan, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Ada 2 konsesi perusahaan Luhut yang berada di dalam lokasi IKN yakni PT.Kutai Energi I dan PT.Perkebunan Kaltim Utama I. Nama lain pemilik konsesi di IKN yakni Sukanto Tanoto, pemilik Grup Royal Golden Eagle International (GREI) sebagai pemilik konsesi PT.IHM di bawah bendera APRIL, Hashim Djojohadikusumo dengan perusahaan PT.IKU dibawah ARSARI Group,” ujar Pradarma Rupang.
“Saat ini, di lokasi IKN terdapat 149 lubang tambang yang masih menganga seluas 256 ribu Ha. Lubang Tambang ini sebagian besar disebabkan oleh operasi 25 perusahaan tambang,” ungkap Dinamisator Jatam Kaltim ini.
Karena itu, Jatam Kaltim menilai upaya-upaya pembentukan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur hanyalah proyek oligarki untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi segelintir orang. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang terancam bahaya akibat keberadaan mega proyek tersebut.
Pradarma Rupang menyatakan, Kelompok Masyarakat Sipil mengajukan sejumlah tuntutan atas Proyek IKN di Kaltim.
1. Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, alihkan dukungan pembiayaannya ke program layanan dasar rakyat.
2. Mengecam tindakan pemerintah yang melakukan kemah super mewah di sepaku serta parade MotoGP di saat negara sedang tidak punya uang. Pemerintah seharusnya serius mengatasi kelangkaan minyak goreng yang berdampak pada aktivitas pangan warganya dan mengatasi penyebaran Covid-19.
3. Menuntut pemerintahan Jokowi untuk mencabut UU IKN karena cacat prosedural. Pembentukan aturan ini sangat tidak partisipatif dan dipaksakan. (*)
