Dewan Kritik Pembangunan Ramah Lingkungan Samarinda
KLIKSAMARINDA – Tata kelola pembngunan berwawasan lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Samarinda Ir. Angkasa Jaya Djoerani. Menurut Angkasa Jaya Djoerani, pembangunan berwawasan lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) perlu dilakukan.
Akan tetapi, Angkasa Jaya menilai implementasi di lapangan tidak semudah yang sering dikatakan para pemegang kebijakan ketika melantangkan suaranya dengan jargon-jargon ‘pembangunan pro lingkungan’.
“Saya kira pembangunan ramah lingkungan merupakan jargon yang sering diucapkan. Tapi, implementasinya tidak semudah ketika diucapkan oleh para pejabat,” ujar Angkasa Jaya Djoerani beberapa waktu lalu.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai bahwa pembangunan ramah lingkungan di Kota Samarinda benar-benar kurang. Bahkan, jika dihitung dari sisi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Angkasa Jaya menyatakan sangat sedikit menemuinya di Samarinda.
Karena itu pula, Angkasa Jaya memberikan otokritik terhadap tugas DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Saya menilai dan otokritik sebagai anggota DPRD yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintah, saya kira masih sangat kurang. RTH saja semakin sedikit, lalu bagaimana mencanangkan pembangunan berwawasan lingkungan?” ujar Angkasa Jaya.
Angkasa Jaya memberikan perbandingan pada pembangunan Kota Samarinda 10 tahun ke belakang. Menurut Angkasa Jaya, jika Kota Samarinda sudah melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, besar kemungkinan saat ini tidak ada genangan air (banjir) di mana-mana.
Pada kenyataannya, hingga tahun 2022, Samarinda belum terbebas dari persoalan klasik, yaitu banjir.
Angkasa Jaya memberikan masukan agar pemerintah tegas terhadap perilaku yang dapat merusak lingkungan hidup.
Dalam catatan Angkasa Jaya, satu perilaku yang bisa merusak lingkungan hidup di Samarinda adalah praktik pertambangan.
Angkasa Jaya meminta agar pemerintah tegas terhadap pemberian izin tambang.
“Apabila pemerintah peduli terhadap lingkungan tidak akan memberikan izin tambang. Seperti Balikpapan misalnya, bukan Balikpapan tidak memiliki tambang batubara. Mereka punya, tapi pemerintahnya berkomitmen tidak memberikan izin,” ujar Angkasa Jaya.
Angkasa Jaya meminta agar pemerintah berkomitmen membangun Samarinda dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Setiap program perencanaan pembangunan itu harus ramah lingkungan.
“Niat dan komitmen pemerintah sangat penting terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Saya kira semua bisa asal pemerintah dan DPRD bersatu,” ujar Angkasa Jaya. (Pia-02/Adv
