Akademi Kampung Sigap, Sarana Belajar Kembangkan BUMKam Berbasis Lingkungan
KLIKSAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tempat hadirnya Akademi Kampung Sigap (AKS) yang kedua. Tahun sebelumnya, pada 2021, Akademi SIGAP yang pertama diikuti 20 kampung dari Kabupaten Berau, satu desa dari Kabupaten Kutai Timur, dan satu desa dari Kabupaten Kutai Kertanegara.
Tahun ini, jumlah peserta Akademi Sigap bertambah menjadi 26 kampung dari Kabupaten Berau dan dua desa dari Kabupaten Kutai Timur.
Ada tiga isu yang akan diangkat dalam pelatihan ini. Antara lain tata kelola pemerintahan, manajemen Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), dan penguatan ekosistem kemandirian kampung.
Akademi Kampung SIGAP ini merupakan kegiatan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) dari Desa Panggungharjo, Yogyakarta.
Akademi Kampung SIGAP lahir dari gabungan pembelajaran Desa Panggungharjo yang dianugerahi sebagai Desa “Center of Excellence” dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan pendekatan akSi Inspiratif warGA untuk Perubahan (SIGAP) yang dikembangkan YKAN. Akademi Kampung SIGAP, sekaligus menjadi model implementasi pusat keunggulan inovasi desa atau center of excellence di Kalimantan Timur.
Isu yang menarik dari hasil Akademi SIGAP 2021 antara lain penguatan kapasitas pemimpin kampung.
“Sebanyak 26 kampung akan terlibat dalam AKS #2, kami harapkan muncul ekosistem saling belajar antarkampung,” ujar Bupati Berau Sri Juniarsih saat pembukaan Akademi Kampung SIGAP di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu, 23 Maret 2022.
Bupati Sri menaruh harapan, akademi ini mampu mengakselerasi kemandirian kampung dengan kapasitas sumber daya manusia yang ada.
Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa Ryan Sugiarto mengatakan bahwa ada tiga pilar kemandirian desa yaitu politik, ekonomi, dan data.
Dari aspek politik, desa adalah arena demokrasi lokal sebagai wujud kedaulatan politik.
“Pemimpin desa di Berau dan Kutai Timur perlu mendapatkan penguatan kapasitas politik, kepemimpinan, dan birokrasi,” ujarnya.
Tujuannya adalah tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya transparansi ini kemudian diperkuat dengan pelatihan sistem informasi kampung terpadu.
Materi-materi tersebut menjadi bahan pelatihan untuk aparat kampung mengenai tata kelola pemerintahan.
Pada tema manajemen BUMKam, hsil yang ingin dicapai untuk para peserta adalah kemampuan aparat desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan BUMKam sebagai aset kewirausahaan.
Dari tema ekosistem kemandiran kampung, penguatan kapasitas dilakukan untuk membuka wawasan para peserta tentang isu-isu strategis inovatif kedaulatan kampung.
“Apalagi, nanti akan dibuka tiga model sekolah kampung di Berau,” ujar Manajer Hubungan Pemerintahan untuk Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Gunawan Wibisono.
Ada tiga BUMKam yang mewakili tiga wilayah di Berau yang akan menjadi model sekolah kampung. Mereka adalah BUMKam Talisayan dari Kecamatan Talisayan, yang mewakili wilayah pesisir, BUMKam Surya Jaya Abadi dari Kampung Labanan Makarti yang mewakili wilayah tengah, dan BUMKam Lebo ASIK dari Kampung Merabu yang mewakili wilayah hulu.
Ketiga wilayah di atas mewakili ragam tipologi desa. Area pesisir dengan kekayaan baharinya, wilayah tengah yang dominasi dataran rendah, dan daerah hulu yang berada di dataran tinggi.
“Ragam tipologi desa di Indonesia menjadi kekuatan karena menyajikan hamparan pengetahuan yang dapat direplikasi ataupun diadaptasi oleh desa lain,” kata Gunawan menambahkan.
Komitmen dan konsistensi segenap pihak pun menjadi modal dasar dalam manifestasi visi membangun Indonesia dari desa. Program ini merupakan salah satu dukungan YKAN pada program pemerintah kabupaten untuk mengimplementasikan visi dan misi bupati dalam menguatkan kampung.
Pascapelatihan, ke-26 kampung akan mendapatkan pendampingan langsung dari YSID, baik dengan metode jarak jauh maupun kunjungan lapangan. Pendampingan utamanya akan difokuskan pada pemerintah kampung, pengelola BUMKam, serta pengelola sistem informasi kampung. (*)
