DPRD Bontang

KLIKSAMARINDA – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menghadiri dan meletakan batu pertama pembangunan masjid Baiturahim Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Jumat (3/12/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Bontang Muhammad Irfan, Camat Bontang Selatan, Ketua Baznas Bontang, Kementrian Agama Bontang, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal mengatakan peletakan batu pertama ini merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Sebab, dapat turut serta menjadi bagian dalam pembangunan Masjid Baiturahim.

“Sejatinya saya secara pribadi maupun kelembagaan kami sangat mendukung pembangunan masjid ini. Kita akan terus ikuti perkembangannya sampai selesai,” ujarnya.

Kata dia, dirinya juga telah merencanakan penganggaran pembangunan Masjid Baiturahim ini di tahun 2022 mendatang melalui dana hibah. Kendati demikian, hal tersebut urung terlaksana akibat terkendala adanya regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi dana hibah.

“Jadi kita urungkan karena terbentur regulasi yang ada. Namun hal itu tidak menghalangi niat kita untuk sama-sama ingin membangun masjid yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan Masjid Baiturahim ini dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat setempat. “Dan juha semoga apa yang telah kita usahakan ini menjadi berkah bagi kita semuanya,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua panitia pembangunan Masjid Baiturahim Muhammad Ridwan mengatakan rangkaian peletakan batu ini bukan dalam rangka membangun masjid yang baru. Melainkan dalam rangka melanjutkan pembangunan masid.

Dirinya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. “Semoga hal ini menjadi investasi dan bekal kita di akhirat kelak,” ungkapnya.

Kata Ridwan, meskipun anggaran kas masjid sangatlah terbatas, namun pihaknya tetap bertekad untuk melanjutkan serta mempercantik masjid kebanggaan warga sekitar tersebut.

Hal itu dia katakan sebab melihat antusias serta semangat para jamaah serta warga sekitar yang sangat tinggi. “Kita yakin dengan bantuan kita bersama kita bisa melanjutkan pembangunan Masjid Baiturahim ini,” ungkapnya.

Jika tidak terhalang suatu apapun kata dia, pihaknya optimis dapat merampungkan pembangunan dalam 4 bulan kedepan. “Insya Allah dalam waktu 4 bulan kita bisa menyelesaikan pembangunan masjid. Dan kembali bisa di gunakan salat jumat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

KLIKSAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyoal peran Pemkot Bontang di pesisir. Pasalnya, hingga hari ini, masyarakat di sana dianggap tidak menjadi prioritas dalam setiap implementasi kebijakan eksekutif. Bagi politisi Partai Gerindra tersebut, ada pelbagai persoalan yang terjadi di pesisir.

Diantaranya adalah ketersediaan air bersih, pengentasan kemiskinan, kesempatan bekerja, dan keberlanjutan mata pencarian mereka yang rata-rata merupakan nelayan dan petani rumput laut. “Masyarakat di sana sangat rentan dengan kemiskinan. Masalah ini harusnya menjadi atensi Pemkot Bontang, terutama dinas terkait,” katanya, saat ditemui Klik Samarinda, Selasa 23 November 2021.

Menurut Agus Haris, masyarakat pesisir merupakan bagian penting bagi Kota Taman. Para nelayan di sana, misalnya, berperan dalam memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat. Belum lagi hasil dari budidaya rumput laut yang menjadi salah satu andalan Kota Bontang.

Makanya, jelas Agus Haris, seluruh aspek di pesisir harus masuk dalam program prioritas Pemkot Bontang dibawah kepemimpinan Basri Rase-Najirah. Dia bahkan mendorong, program untuk masyarakat pesisir tersebut dimasukkan dalam RPJMD. “Barangkali bukan hanya saya. DPRD Kota Bontang secara lembaga juga berharap Pemkot Bontang bisa menaruh atensi besar di pesisir. Mereka harus mendapat kehidupan yang layak seperti masyarakat lainnya,” bebernya.

Hal paling penting, tegas AGus Haris, adalah kesempatan masyarakat pesisir mengenyam pendidikan. Hal ini, aku AGus Haris, menjadi salah satu sebab mengapa masyarakat di sana tertinggal. “Pengembangan pendidikan harus diperhatikan di wilayah pesisir. Selama ini saya anggap kurang,” tegasnya.

Agus Haris menyampaikan, untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pola pikir masyarakat pesisir, Pemkot Bontang harus melakukan respon cepat. Pun, harus pula konsisten agar pengembangan masyarakat di sana bisa lebih baik. “Edukasi bisa diberikan di ruang non formal, bukan hanya di ruang formal,” sebutnya. (fa/adv)

KLIKSAMARINDA – Kondisi PAD menjadi sorotan serius anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bahktiar Wakkang. Kata politisi Partai NasDem ini, PAD Kota Bontang memang meningkat tahun lalu. Namun, faktor kenaikan tersebut tidak mengejutkan lantaran masih bersumber dari sektor yang sama. Makanya, dia meminta, Pemkot Bontang bisa menambah PAD dengan menggarap sektor lain secara maksimal. Misalnya, retribusi parkir.

Bahktiar Wakkang menjelaskan, PAD dari retribusi parkir masih minim. Faktor utamanya adalah ketidakseriusan Pemkot Bontang dalam mengelola parkir di seluruh wilayah Kota Taman. “Selama ini masih minim. Apalagi PAD dari parkir, tidak maksimal,” ungkapnya, Selasa 23 November 2021.

Bakhtiar Wakkang menyarankan, Pemkot Bontang bisa membangun UPT khusus parkir. Dengan adanya UPT tersebut, lanjutnya, retribusi parkir akan maksimal. Di lain sisi, usulan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bontang. “Saya yakin, kalau ini serius dilakukan, parkir bisa memberikan kontribusi yang besar bagi PAD,” ujarnya.

Soal membuka lapangan pekerjaan, Bakhtiar Wakkang menyatakan, Pemkot Bontang bisa memberdayakan kelompok masyarakat di semua kecamatan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, jika tidak semua lahan parkir dikelola oleh Pemkot Bontang. “Dengan pendirian UPT ini, semua bisa jadi lebih terbuka. Masyarakat juga bisa mengetahui,,” akunya.

Disamping itu, Bahktiar Wakkang juga meminta agar tarif parkir direvisi karena dinilai terlalu kecil. Apalagi, minimnya retribusi parkir karena masih menggunakan regulasi lama. “Saya akui memang tarif retribusi parkir kita terlalu kecil dan regulasi belum maksimal,” sebutnya.

Berdasarkan Perwali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, disebutkan bahwa untuk sekali parkir sepeda motor sebesar Rp 1.000. Sedangkan, mobil jenis sedan, jeep, minibus, pick-up dan sejenisnya, Rp 2.000. Lalu, untuk kendaraan box dan sejenisnya Rp 3.000. Kendaraan besar seperti bus, truck dan sejenisnya Rp 4.000. Sementara trailer Rp 5.000.

Bakhtiar Wakkang bahkan mendesak, OPD terkait untuk mengajukan permohonan kenaikan retribusi dan regulasi yang baru. Terlebih, pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan tidak tercapainya target PAD sektor parkir. “Ini sudah era digitalisasi pakai sistem parkir yang baik, contohnya gunakan sistem digital,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada 2019 realisasi PAD dari retribusi parkir mencapai Rp 87 juta. Sementara di 2020, realisasinya menurun drastis hanya sebesar Rp 56 juta. (fa/adv)