Marthinus Soroti Infrastruktur Jalan Kubar Mahulu Yang Belum Terurus
KLIKSAMARINDA – Para legislator DPRD Kaltim telah menyelesaikan proses reses masa sidang I tahun 2023 mulai tanggal 13-20 Februari 2023. Reses tersebut menjadi upaya para wakil rakyat ini dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Selain itu, reses juga membuka ruang bagi anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing guna memahami berbagai persoalan masyarakat serta melihat langsung proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Hasil reses tersebut kemudian disampaikan dan diserahkan anggota DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna masa sidang I Tahun 2023, Senin 13 Maret 2023 sekaligus sambutan Gubernur Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud memimpin paripurna itu didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim M. Syirajuddin.
Anggota DPRD Kaltim yang menyampaikan hasil laporan reses pada masing-masing daerah pemilihan yakni, Dapil Samarinda Nidya Listiyono, Dapil PPU Paser Yenni Eviliana, Dapil Bontang, Kutim, dan Berau Ismail, Dapil Kubar Mahulu Marthinus, dan Dapil Kukar Salehuddin.
Mewakili Dapil Kubar Mahulu, Marthinus menyampaikan bahwa legislatif berperan menjadi penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
Reses menjadi upaya untuk menjembatani publik dan mengakomodir aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
“Menyerap aspirasi masyarakat merupakan pertanggungjawaban anggota dewan untuk memperjuangkan permintaan masyarakat didapilnya masing-masing,” ujar Mathinus.
Melalui reses, setiap anggota DPRD menggali dan menampung segala aspirasi baik persoalan pembangunan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan aspirasi lainnya.
Dari hasil reses sejumlah anggota DPRD Kaltim Dapil Mahulu-Kubar, menurut politikus PDI Perjuangan ini banyak menerima aspirasi pada bidang infrastruktur dan peningkatan jalan.
“Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan terutama jalan nasional atau provinsi menuju Kubar ini kata Marthinus, harus diperhatikan. Sebab, ada beberapa daerah yang mengalami rusak parah dan berat di daerah tersebut,” ujar Marthinus.
Marthinus menegaskan agar pembangunan atau pekerjaannya bisa segera dipercepat untuk membantu serta memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.
“Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dari Kubar menuju Mahulu ini juga belum menuju ke pengaspalan atau semenisasi. Saya minta tolong diperhatikan,” ujar Marthinus.
Marthinus juga menyampaikan bahwa pembangunan perlu dilakukan terhadap jembatan. Utamanya jembatan yang menjadi penghubung antara anak-anak sungai menuju Mahulu.
Dari aspirasi yang masuk, masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut.
“Saya harap pembangunan di Kubar dan Mahulu menjadi prioritas. Karena tidak berfungsinya secara maksimal jalan maupun jembatan ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas,” ujar Marthinus.
Selain pembangunan infrastruktur, masyarakat Kubar dan Mahulu meminta adanya ketegasan pemerintah untuk mengatur penggunaan jalan untuk angkutan CPO dan batubara.
Pasalnya, hingga saat ini, perusahaan sawit dan tambang batubara masih menggunakan jalan umum sebagai jalur pengangutan CPO dan batubara.
“Ini menyebabkan kondisi Jalan hancur dan berdebu,” ujar Marthinus.
Masyarakat Kubar dan Mahulu juga meminta peningkatan jalan-jalan usaha tani menuju perkebunan.
“Warga mengeluh masih sulitnya melalui jalan saat hujan. Penerangan jalan juga menjadi masalah di beberapa kecamatan di Kubar dan Mahulu. Semoga segera ditangani,” ujar Marthinus. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
