Temui Mahasiswa, Ketua BK DPRD Kaltim: Ini Sudah Membuat Gaduh
KLIKSAMARINDA – Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menemui puluhan mahasiswa dari Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (APPK), Rabu (15/10/2025). Di depan pagar Gedung DPRD Kaltim, mereka kemudian diajak untuk berdialog di Gedung E, Lantai 1, DPRD Kaltim.
Pertemuan berlangsung khidmat. APPK diminta menyampaikan langsung tuntutannya di depan BK DPRD Kaltim. Koordinator APPK, Rizal, kemudian menyampaikan persoalan sikap dan pernyataan oknum anggota DPRD Kaltim yang kurang bijak di ruang publik
“Sebelum datang ke sini, kami sudah bahas bersama, pak, bagaimana dampak dari perkataan anggota DPRD yang kurang tepat. Kita juga ingat, perilaku atau komunikasi publik yang buruk beberapa waktu lalu di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Red.) menimbulkan kegaduhan. Kami tidak mau itu terjadi di Kaltim,” jelasnya.
APPK, lanjut Rizal, juga menekankan jika Kaltim sudah seperti mini Indonesia. Kondisinya heterogen, banyak suku bangsa, dan harusnya kondusifitas ini bisa dijaga bersama. “Kami harap, pak Ketua BK bisa memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang kurang bijak di ruang publik,” pintanya.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan apresiasi kepada APPK sebagai bentuk kepedulian kepada lembaga legislatif. Soal dugaan pernyataan oknum anggota DPRD bersangkutan, ia mengaku sudah menyimak video yang beredar di sosial media.
“Saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami sudah bergerak lebih dulu. Kami mengundang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi. Salah satu tugas BK Kaltim adalah menjaga marwah Lembaga,” terangnya.
“Betul yang disampaikan abang–abang tadi. Belum lama ini, se-Indonesia (gaduh) cuma gara–gara anggota dewan joget. Kemudian mereka mendapat tanggapan yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, bahkan sampai di nonaktifkan,” timpal Subandi.
Apalagi, lanjutnya, ada pernyataan yang menyinggung publik. Hal ini tentu jadi atensi BK DPRD Kaltim. Ia sendiri selalu mewanti–wanti eluruh anggota DPRD Kaltim agar tidak membuat gaduh dan melukai masyarakat ketika memberikan statemen di ranah publik. Apalagi, setiap perilaku anggota DPRD harus sesuai tatib (tata tertib).
“Kami pahami apa yang disampaikan teman–teman. BK DPRD Kaltim tidak harus menerima aduan resmi. Tetapi dari sisi etik memang kurang pas. Kami sebagai BK tentu bergerak. Ini sudah membuat gaduh sebagian masyarakat, sehingga perlu ditindaklanjuti,” paparnya.
BK DPRD Kaltim, jelas Subandi, akan menyikapi hal ini sesuai ketentuan dan kewenangan. Makanya, soal pidana, ia menerangkan bukan ranah mereka.
“Kita akan bekerja professional dan tidak ada tendensi apapun. Teman–teman mahasiswa kami minta untuk bersabar, dan tidak bisa menilai berdasar subjektivitas. Saya juga sudah menelpon langsung Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah, Red.) Partai NasDem (Nasional Demokrat, Red.). BK DPRD Kaltim segera menindaklanjuti laporan adik–adik semua,” tutupnya. (*)
