Wagub Kaltim Tinjau Kondisi dan Warga Terdampak Banjir Samarinda
KLIKSAAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi meninjau langsung kondisi dan warga terdampak banjir di Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kaltim, Selasa 26 Mei 2020. Wagub Hadi Mulyadi tak sendiri.
Ia bersama Plt Kepala BPBD H Nazrin, Kepala Dinas Sosial HM Agus Hari Kesuma, Kepala Satpol PP I Gede Yusa meninjau sejumlah titik banjir dan mengunjungi Posko bantuan untuk warga terdampak banjir di sejumlah titik.
Antara lain Posko Induk Jalan Sentosa di Kantor BPBD Kota Samarinda dan dua posko penanganan banjir warga Bengkuring, yaitu Posko Dapur Umum di SMP Negeri 029 dan Posko iCare di SMK Negeri 16 Perumnas Bengkuring Tepian Permai, Sempaja Timur Samarinda.
Selain meninjau posko penanganan banjir, Wagub Hadi Mulyadi juga meninjau lokasi banjir. Antara lain kawasan Kelurahan Temindung Permai Perumahan Griya Mukti dan Perumnas Bengkuring Sempaja Timur Samarinda Utara.
Menurut Wagub Hadi Mulyadi menyatakan, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda terus berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongan bagi masyarakat korban banjir.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan tiga posko banjir dan tiga dapur umum di lokasi yang terdampak banjir. Bantuan sudah disalurkan dari pemerintah maupun swasta melalui posko-posko banjir yang ada,” ujar Hadi Mulyadi.
Musibah banjir di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terjadi sejak Jumat, 22 Mei 2020 melanda 11 kelurahan di lima kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak banjir sekitar 47 ribu jiwa atau 11 ribu kepala keluarga (KK) lebih.
Hadi menyebutkan, pemerintah daerah telah meminta bantuan dana pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), seperti pengerukan sungai dan pengendalian drainase. Karena jika menggunakan dana APBD maka tidak akan mampu, karena memang permasalahannya sangat kompleks dan kewenangan di tangan pusat.
“Ini musibah yang tidak kita inginkan. Namun setiap tahun terjadi. Kami sudah meminta pusat melakukan pengerukan Sungai Karang Mumus juga Bendungan Benanga. Semua sudah disampaikan, namun bertepatan pandemi Covid-19 jadi semua anggaran dipangkas 50 persen, bahkan dana alokasi khusus (DAK) di-nol-kan, kecuali DAK pendidikan dan kesehatan. Tapi mudah-mudahan segera terealisasi karena Menteri PUPR sudah menyambut positif dan memberikan bantuan untuk pengerukan SKM,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.
Menurut Wagub Hadi, pemerintah mengambil dari anggaran penanganan bencana termasuk anggaran Covid-19 (jaring pemangan sosial) di Dinas Sosial dan dukungan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim dana untuk penanganan banjir.
Hadi mengimbau masyarakat terdampak banjir agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Tetap menggunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan physical distancing.
“Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir,” ujar Wagub Hadi Mulyadi. (*)
