Pemprov Kaltim Perkuat Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan langkah-langkah komprehensif untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis.
Melalui keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan pemangku kepentingan lainnya, Pemprov Kaltim memperkuat komitmen untuk melindungi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kaltim Tahun 2023 di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu malam, 15 Februari 2023 lalu.
Gubernur Kaltim, Isran Noor, melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengatakan Pemprov Kaltim akan melakukan pelbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Namun, mengingat kondisi perempuan dan anak korban kekerasan kerap ragu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga memerlukan pendampingan.
“Perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan akses yang mudah untuk menjangkau pusat layanan pengaduan sehingga dapat tertangani dengan cepat,” ujar Benny.
Selama ini, menurut Benny, lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
“Di sinilah pentingnya kehadiran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan khusus dan rujukan, yang bermitra dengan pelayanan lainnya baik yang tersedia pada Instansi pemerintah maupun masyarakat,” tandas Benny.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021 kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 551 kasus.
“Sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 945 kasus,” ujar Noryani Sorayalita. (Adv/KominfoKaltim)
