Serapan Dana Desa di PPU Terendah Se-Kaltim
KLIKSAMARINDA – Penyaluran Dana Desa merupakan satu di antara 3 item transfer belanja Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari pusat ke daerah. Dua belanja lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Di Kalimantan Timur (Kaltim), realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa yang dibayarkan melalui KPPN wilayah Kaltim sebesar Rp2,41 triliun atau 87,31 persen dari Pagu seluruhnya Rp2,76 triliun untuk DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, Midden Sihombing, menjelaskan, penyaluran Dana Desa menjadi yang terendah dari dua item lainnya dengan capaian 80,44 persen atau Rp723,84 miliar dari Pagu Rp899,89 miliar.
Penyaluran DAK Fisik telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar 88,40 persen atau Rp898,19 miliar dari alokasi Rp1,02 triliun. Penyaluran dana BOS sudah mencapai angka 92,91 persen atau Rp780,35 miliar dari alokasi Rp839,94 miliar.
“Realisasi penyaluran Dana Desa menjadi yang terendah dengan capaian 80,44 persen atau Rp723,84 miliar dari Pagu Rp899,89 miliar,” ujar Midden Sihombing melalui rilis, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Menurut Midden Sihombing, untuk daya serap dan kinerja penyaluran terbaik Dana Desa dicapai Kabupaten Paser yang mampu menyalurkan Dana Desa tahap III kepada 119 desa.
“Sehingga tersisa 11 desa yang belum menerima penyaluran,” ujar Midden Sihombing.
Dana Desa tahap III juga telah disalurkan kepada 4 desa di Kabupaten Berau.
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih terdapat Dana Desa tahap II yang belum selesai disalurkan. Menurut Midden Sihombing, masih terdapat satu desa yang belum sama sekali menerima penyaluran dana desa tahap II bulan ke-1.
“Sementara untuk dana desa tahap II bulan kedua dan bulan ketiga masing-masing baru disalurkan kepada enam desa dan lima desa. Kondisi ini mengakibatkan capaian penyaluran Dana Desa di PPU hingga saat ini baru mencapai 58,70 persen dan merupakan capaian terendah di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Midden Sihombing.
Midden Sihombing berharap pemerintah daerah mampu mendorong dan mempercepat penyampaian syarat penyaluran guna mengejar dampak positif yang lebih besar terhadap pemulihan perekonomian.
“Diharapkan penyaluran Dana Desa bisa dituntaskan pada November tahun ini,” ujar Midden Sihombing.
Midden Sihombing juga merinci, total realisasi anggaran pendapatan dan anggaran negara (APBN) di Kaltim hingga Oktober 2020 mencapai 69,31 persen atau Rp7,96 triliun dari Pagu sebesar Rp11,49 triliun.
Selain untuk belanja transfer ke daerah, besaran itu juga terbagi ke dalam belanja kementerian negara/lembaga. Khusus realisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) di Kaltim sebesar Rp5,56 triliun (63,63 persen) dari Pagu senilai Rp8,73 triliun.
“Anggaran selain dibayarkan melalui KPPN lingkup wilayah Kaltim, juga dibayarkan melalui KPPN khusus pinjaman dan hibah di Jakarta,” ujar Midden Sihombing.
Midden Sihombing menjelaskan dalam kerangka kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada masa pendemi Covid-19. Terdapat pengurangan pagu anggaran tahun 2020 untuk wilayah Kaltim sebesar Rp1,5 triliun.
Di samping itu, terdapat Rp133,78 miliar yang difokuskan ulang khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kaltim.
“Dari jumlah itu, hingga saat ini baru terealisasi 21,45 persen atau Rp28,70 miliar,” ujar Midden Sihombing.
Serupa tahun sebelumnya, Midden Sihombing mengakui realisasi APBN tertinggi masih cenderung terjadi pada triwulan IV. Hingga akhir triwulan III tahun ini, pagu anggaran K/L telah direalisasikan sebesar 56 persen.
“Sehingga, masih terdapat 44 persen pagu yang belum terealisasi dan menjadi tagihan yang menumpuk pada akhir tahun anggaran ini,” ujar Midden Sihombing. (*)
