Clicky

Rabu, 27 Januari 2021

Tahap Pertama Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Tenaga Kesehatan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

KLIKSAMARINDA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap. Tahap pertama ini akan dimulai dengan menyasar tenaga kesehatan (nakes).

“Tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan,” ujar Menkes Budi Gunadi adikin dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa 29 Deember 2020 yang disiarkan melalui kanal Youtube.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan vaksinasi ini.

“Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia berbarengan karena siapapun dia tenaga kerja tenaga kesehatan ini, baik dia berlokasi di Aceh, berlokasi di Jogja, berlokasi di Papua mereka adalah sama-sama garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin mengutip arahan Presiden.

Tahap kedua, disampaikan Menkes, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang. Tahap selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia, di atas 60 tahun, yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, diperlukan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun. Vaksin Sinovac yang diuji klinis yang dilakukan di Turki dan Brazil diberikan juga ke kelompok usia di atas 60 tahun. Namun uji klinis tahap 3 vaksin tersebut yang dilakukan di Bandung diberikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.

“Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), secara scientific memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis tiga-kan di Bandung,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Untuk itu, imbuh Budi, pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengkoordinasikan hal ini sehingga nanti BPOM akan melengkapi data sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin.

Point of View:  Update Covid-19 Kaltim, Samarinda Tambah Kasus Positif Dari Luar Daerah

“Sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk (vaksinasi) ke lansia,” imbuhnya.

Ditambahkan Budi, terdapat empat jenis vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia.

“Otomatis keragaman itu akan ada. Karena sebagian besar vaksin kita akan datang mungkin sekitar semester kedua atau akhir kuartal kedua 2021, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang karena kita ingin memastikan bahwa semua data scientific mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah merasa yakin,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Menkes juga menegaskan bahwa vaksinasi akan dimulai sesudah ada persetujuan atau emergency use authorization dari BPOM. Menurut Budi Gunadi Sadikin, BPOM sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan serta berkomunikasi dengan otoritas di Turki, Brazil, dan juga Cina.

“Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada sains,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Target kekebalan komunitas atau herd immunity di Indoneia memerlukan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Budi Gunadi Sadikin memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta panduan dari badan Kesehatan dunia (WHO) untuk mempersiapkan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis.

“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, ungkap Budi, Pemerintah menempuh lima jalur, empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral. Dari empat jalur bilateral, lanjut Menkes, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.

“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Point of View:  Catatan DPRD Samarinda Soal Pembelajaran Tatap Muka

“Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer, adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu untuk jalur multilateral, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization) melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).

“Angkanya masih bergerak-bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia, tapi range-nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.

“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah mengamankan 660 juta,” ujarnya.

Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya.

“Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi saya sampaikan,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam paparannya, Budi Gunadi Sadikin juga menerangkan tengah mempersiapkan antisipasi lonjakan penyebaran virus COVID-19 pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur kesehatan di seluruh kota-kota besar yang taraf infeksinya tinggi itu siap, dan kami akan bekerja keras di liburan akhir tahun ini untuk memastikan bahwa ini siap,” ujarnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenkes juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan ini. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah memastikan bahwa rumah sakit kita siap, ruang isolasinya cukup, ranjangnya cukup, ICU-nya cukup, dokternya juga cukup, perawatnya ada, obatnya siap, alat pelindung dirinya siap, dan sebagainya.

Point of View:  Advokat Pemerhati Pendidikan di Samarinda Kirim Tuntutan ke Dinas Pendidikan

Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat yang sedang atau hendak berlibur untuk mengurangi mobilitas sesudah libur panjang guna mengurangi infeksi virus COVID-19.

“Alangkah baiknya bila setelah kita pulang nanti atau selama kita juga mempersiapkan untuk masuk kerja nanti kita lebih banyak melakukan pekerjaan di rumah, kita mengurangi mobilitas kita bergerak selama 5-10 hari,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Dalam keterangan persnya, Menkes juga menyampaikan mengenai varian baru Virus Corona yang muncul di Inggris. Strain yang dinamai B117 atau N501Y ini, imbuhnya, adalah mutasi dari virus SARS-cov-2.

Menkes mengatakan, berdasarkan informasi dari para ahli, strain baru virus COVID-19 ini memang terbukti lebih mudah menular namun demikian tidak terbukti berakibat lebih parah atau fatal. Strain ini juga dapat dideteksi dengan alat deteksi yang ada sekarang, termasuk swab antigen dan swab PCR.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan keberadaan varian ini di Indonesia, Menkes menjawab perlu dilakukan whole genome sequencing untuk mendeteksi hal tersebut. Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk melakukannya.

“Kami akan mengoordinasikan beberapa lab, mungkin ada sekitar 11 dari 12 lab di Indonesia, bersama Menteri (Ristek/Kepala) BRIN, yang memiliki kemampuan untuk genome sequencing, untuk bekerja sama, bertukar informasi dan proses kerja. Kami juga akan memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit rujukan yang banyak pasien COVID-19-nya mengirimkan sampelnya secara rutin ke jaringan lab ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menkes juga memastikan untuk melakukan rutin genome sequencing untuk melihat apakah ada strain baru dan akan selalu bekerja sama dengan lab-lab internasional yang rutin melakukan genome sequencing untuk melihat dan mengetahui pola penyebarannya di dunia.

Mengakhiri keterangan persnya, Menkes kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tetap memakai masker, itu yang paling-paling utama; rajin mencuci tangan; dan selalu menjaga jarak,” ujar Budi Gunadi Sadikin. ((*)

DMCA.com Protection Status
error: Send us an email to kliksamarinda.com