DPRD Samarinda Sarankan Disnaker Lebih Kreatif Cari Sumber Dana Kegiatan

DPRD Samarinda

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto: Pia/Klik)

KLIKSAMARINDADPRD Samarinda menyarankan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan yang ada di Kota Tepian.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan, kerjasama itu untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam upaya menambah sumber anggaran.

Deni Hakim Anwar menyatakan hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Samarinda dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Jumat 5 Agustus 2022 lalu.

“Kita ini memiliki jumlah perusahaan yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana kontribusi perusahaan itu bisa untuk mendukung dan mengembangkan program-program dari Dinas Tenaga Kerja,” ujar Deni Hakim Anwar.

Deni Hakim Anwar juga mengatakan bahwa anggaran Dinas Tenaga Kerja sangat minim. Nilai anggaran Disnaker Kota Samarinda tercatat kurang lebih Rp8 miliar per tahun.

Anggaran tersebut 50% untuk gaji rutin. Sementara sisanya untuk kebutuhan fisik seperti pengembangan tenaga kerja dan sejenisnya.

Dalam pandangan Deni Hakim Anwar, Dinas Tenaga Kerja banyak mengadakan pelatihan dan pengembangan. Agenda tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit.

“Biar bagaimanapun, kalau melihat tenaga pencari kerja memiliki kartu kuning sekitar 5.000 orang. Tapi sesungguhnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada kurang lebih 29.000 yang belum memiliki pekerjaan,” ujar Deni Hakim Anwar.

Dinas Tenaga Kerja sendiri telah mengusulkan tambahan dana untuk anggaran di tahun 2023. Deni Hakim Anwar mengatakan, DPRD Samarinda tidak menjanjikan adanya penambahan anggaran tersebut.

Namun, DPRD Samarinda akan mengupayakan adanya penambahan anggaran karena Komisi IV hanya bisa mendukung dan mengusulkan. Selanjutnya keputusan pasti mengikuti kebijakan pihak legislatif.

“Disnaker mengusulkan di tahun 2023 kurang lebih Rp10 miliar. Naik sekitar Rp2 miliar. Meski demikian, tidak bisa juga mereka mengusulkan lebih banyak karena ada pagu indikator yang dijadikan pegangan oleh TAPD,” ujar Deni Hakim Anwar.

Menurut Deni Hakim Anwar, ada sejumlah cara untuk mewujudkan pelatihan tanpa membebani APBD Kota Samarinda. Satu di antaranya menjalin kerja sama dengan perusahaan yang ada.

“Minimal satu perusahaan mendukung satu kegiatan. Bayangkan kalau seandainya ada 800 atau seribu perusahaan yang ada di Samarinda, berarti akan ada 1000 kegiatan yang bisa didukung,” ujar Deni Hakim Anwar.

Deni Hakim Anwar juga mengusulkan agar Disnaker dapat memanfaatkan CSR perusahaan dalam pengembangan kualitas sumber daya tenaga kerja Samarinda. Hal itu berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan.

Melalui dana CSR perusahaan, menurut Deni Hakim Anwar, menjadi kesempatan agar bisa membantu tenaga kerja dan pencari kerja supaya didukung dengan perusahaan langsung. (Pia/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status