Salehuddin Ingatkan Penggunaan APBD Kaltim Untuk Perbaikan Infrastruktur
KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai struktur Perubahan APBD Tahun 2023 Provinsi Kaltim telah disusun sebaik mungkin oleh Pemprov Kaltim.
Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 Provinsi Kaltim itu disusun pada masa akhir pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023 Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Selain itu, atas kenaikan nilai Perubahan APBD Tahun 2023, Salehuddin pun memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim. Pencapaian tersebut, menurut Salehuddin menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kaltim.
Menurut Salehuddin, APBD Kaltim yang meningkat dari Rp17,6 triliun menjadi Rp25,32 triliun pada perubahan ini akan berpotensi memberikan dampak pengembangan Kaltim di berbagai sektor di masa depan.
“Pertama, kita memberikan apresiasi kinerja pemerintah provinsi,” ujar Salehuddin, belum lama ini.
Meskipun memberikan apresiasi terhadap peningkatan APBD Kaltim, Salehuddin juga memberikan catatan penting. Terutama terhadap penggunaan APBD tersebut agar dapat mendorong perbaikan terhadap masalah yang dihadapi dan memberikan kesejahteraan bagi warga Benua Etam.
“Bagaimana APBD yang besar, pendapatan yang besar, disertai juga dengan belanja besar itu, bisa menyentuh berbagai permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Bumi Etam,” ujar Salehuddin.
Salehuddin mencontohkan persoalan di Kaltim yang memerlukan topangan APBD, yaitu fasilitas pelayanan untuk masyarakat dan infrastruktur dasar. Menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, menurut Salehuddin, perlu sentuhan nyata dari APBD.
“Contohnya, kondisi jalan-jalan yang telah mengalami kerusakan luar biasa. Tentunya, kerusakan akses jalan-jalan ini akan mengganggu perjalanan masyarakat Kaltim,” ungkap Salehuddin.
Karena itu, legislator Partai Golkar ini mendorong Pemprov Kaltim agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dengan menggunakan APBD sesuai kewenangan.
Jika kerusakan jalan bisa diatasi, maka besar kemungkinan persoalan turunan lainnya akan bisa diatasi, seperti harga bahan pokok hingga akses pendidikan bagi warga.
Sebagai bagian dari lembaga kontroling, Salehuddin pun akan turut mengawasi dan memastikan alokasi dan penggunaan APBD untuk perbaikan infrastruktur.
“Penting untuk memastikan bahwa anggaran besar ini digunakan secara bijak untuk memecahkan permasalahan pokok yang ada di Kaltim. Termasuk perbaikan sarana prasarana yang menjadi prioritas utama,” ujar Salehuddin. (Dya/Adv/DPRDKaltim)