Samsun Minta Peningkatan Anggaran Pertanian Kaltim Demi Kemandirian Pangan
KLIKSAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyoroti benyaknya permasalahan yang terjadi terhadap lahan pertanian di Benua Etam. Salah satunya, lahan pertanian yang saat ini justru beralih fungsi menjadi lahan tambang.
“Saya melihat banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang,” ujar Samsun, Sabtu 24 September 2022.
Bukan hanya itu yang disoroti politikus PDI Perjuangan ini. Samsun juga turut menyoalkan minimnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan pertanian.
Padahal menurut Samsun, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan pertanian di Kaltim.
Dalam perhitungan Samsun, dari Rp15 triliun anggaran yang didapatkan pemerintah, yang disalurkan untuk Dinas Pertanian atau OPD terkait itu hanya Rp65 miliar.
Jumlah tersebut, menurut Samsun, tidak sampai Rp1 triliun dan dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mendukung program pengembangan sektor pertanian di Kaltim.
“Kalau kita lihat dari dukungan APBD yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pertanian, sangat minim sekali hanya Rp65 miliar. Padahal saya lihat banyak program yang harus dilakukan untuk mengembangkan pertanian di Kaltim,” ujar Samsun.
Pria kelahiran Jember ini mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani di Provinsi Kaltim.
Dengan fakta tersebut, Samsun justru menilai bahwa pemerintah belum serius memberikan dukungannya pada para petani.
“Saya tidak melihat keseriusan pemerintah mendukung petani kita. Lihat saja banyaknya masalah agraria dan lahan. Kira-kira di mana keberpihakan pemerintah terhadap petani kita?” ujar Samsun tandas.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun dianggap tidak serius memberikan dukungan pada para petani.
Padahal sebenarnya, lahan di Benua Etam ini luas sekali dan berpotensi besar terhadap pengembangan pertanian. Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara.
Seharusnya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kebutuhan pangan di Kaltim setiap tahunnya.
Jika hal itu tidak ditopang dengan produksi pangan dalam daerah, maka Kaltim akan bergantung terus sama daerah lain.
“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada. Bahkan, daging, beras maupun pangan lainnya masih harus didatangkan dari daerah lain. Ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah agar mengembangkan produksi pertanian kita. Dengan adanya IKN, Kaltim harus lebih mandiri,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan Kaltim secara mandiri juga terdorong dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam perkiraan Samsun, pertambahan kebutuhan pangan Kaltim akan terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan IKN.
Yang menjadi pertanyaan Samsun adalah cara dan pihak mana yang akan memenuhi kebutuhan pangan Kaltim yang terus bertambah tersebut.
“Belum ada IKN saja, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan 3,7 juta penduduk Kaltim. Apalagi nanti akan ada 200 ribu hingga 1 juta penduduk baru yang masuk ke Kaltim. Siapa lagi yang akan memenuhi itu?” ujar Samsun.
Karena itu, Samsun meminta pemerintah untuk mencari solusi dan mengambil potensi besar yang dapat mengembangkan produksi pangan Kaltim. Pasalnya, petani tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah.
“Pemerintah harus menunjukkan dukungan seriusnya dengan memberikan anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian Kaltim,” pesan Samsun. (Pia/Adv/DPRDKaltim)
