DPRD Kaltim Terima Aksi PMII Tolak Kenaikan Harga BBM
KLIKSAMARINDA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu 7 September 2022.
Mahasiswa berhasil mendatangkan Wakil Ketua DPRD Kaltim untuk bertemu dengan mahasiswa. Mahasiswa meminta agar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Samsun menandatangani surat pernyataan mendukung aksi mahasiswa.
Meski mendukung langkah mahasiswa, Samsun menolak menandatangi surat tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun menemui mahasiswa dan membacakan semua tuntutan mahasiswa dalam aksinya.
“Saya yakin karena kita pola. Basis informasinya sama-sama dari masyarakat. Anda semua sahabat rakyat. Kami pun juga insyaallah sama. Kami akan sampaikan ini kepada pemerintah pusat,” ujar Samsun.
Aksi tersebut sempat mengalami kericuhan. Mahasiswa kecewa dengan sikap Samsun yang menolak menadatangani surat pernyataan penolakan kenaikan bbm.
Kekecewaan mahasiswa terlampiaskan dengan mencoba masuk ke Kantor DPRD Kaltim.
Aksi saling dorong antara aparat dan mahasiswa tidak terhindarkan.
Mahasiswa lalu membakar ban tepat di depan pintu masuk Kantor DPRD Kaltim.
Petugas kepolisian lalu berusaha memadamkan api dengan menggunakan apar dari dalam pagar.
Koordinator Cabang (PKC) PMII Kaltim, Sainudin mengaku akan kembali melakukan aksi ke Kantor DPRD Kaltim hingga tuntutan mereka kepada pemerintah dipenuhi.
“Dari pihak DPR menanggapi bahwa dari mereka sudah sempat memang menyebutkan beberapa tuntutan kemudian dari kami saya selaku korlapnya. Merasa kecewa pada aksi hari ini karena memang anggota dewan yang kami pahami hadir sebagai perwakilan rakyat. Akan tetapi, apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini tidak bisa mereka perjuangkan di pemerintahan pusat,” ujar Sainudin.
Mahasiswa juga menolak kedatangan Presiden RI ke Kaltim pada agenda apapun termasuk peninjauaan rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantra sebelum pemerintah menurunkan harga bbm.
Mahasiswa juga mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.
Mahasiswa juga meminta agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku pencuri bbm subsidi. (Pia/Adv/DPRDKaltim)
