Angka Kemiskinan Kaltim 2024 Turun ke 5,78%
KLIKSAMARINDA – Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada penghujung tahun 2024 mencapai 5,78 persen. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,11 persen.
Pencapaian ini menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Indonesia, setelah Bali dan Kepulauan Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi,” ujarnya.
Meski demikian, disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Kaltim masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Data menunjukkan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat mencatatkan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Paser dan Kutai Timur menyusul dengan tingkat kemiskinan sekitar 9 persen.
Dari segi jumlah penduduk miskin, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki posisi tertinggi dengan 62.360 jiwa, diikuti Kota Samarinda dengan 42.840 jiwa, dan Kutai Timur dengan 37.780 jiwa.
Angka-angka ini menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen Anggaran dan Program Strategis
Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,19 triliun atau 5,36 persen dari APBD untuk program pengentasan kemiskinan.
Dana ini didistribusikan ke dalam 33 program dan 47 subkegiatan yang dilaksanakan oleh 15 perangkat daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, Dr. Felix Joni Darjoko, dalam evaluasinya menyoroti beberapa aspek penting pengelolaan anggaran.
Sebesar Rp412,7 miliar atau 34,51 persen anggaran teridentifikasi tidak berhubungan langsung dengan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, terdapat potensi inefisiensi sebesar Rp22,31 miliar dan ketidakefektifan program senilai Rp293,14 miliar.
Inovasi dan Pemutakhiran Data
Salah satu terobosan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim adalah implementasi “Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Terpadu Kalimantan Timur”.
Platform ini menjadi tools penting dalam memastikan akurasi data dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE).
“Validitas data menjadi kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Target dan Proyeksi
Sejalan dengan target nasional yang ditetapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kaltim berkomitmen menurunkan angka kemiskinan hingga 6 persen pada tahun 2029.
Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi memprioritaskan beberapa inisiatif strategis:
1. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan
2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang lebih terpadu
3. Implementasi Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang terukur dan dapat dimonitor
4. Peningkatan efektivitas program melalui pendekatan berbasis data
5. Penguatan sinergi dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya
Langkah Ke Depan
Keberhasilan Kaltim dalam menurunkan angka kemiskinan memberikan optimisme baru bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bagian timur.
Melalui kombinasi komitmen anggaran, inovasi program, dan penguatan koordinasi, Kaltim membuktikan bahwa target pengentasan kemiskinan ekstrem bukanlah sekadar angan-angan.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data, Kaltim optimis dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (*)
