Kasus Kemiskinan Ekstrem di Kutai Kartanegara Harus Segera Diatasi

KLIKSAMARINDA – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk daerah yang memiliki kasus kemiskinan ekstrem dengan jumlah cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan agar angka kemiskinan ekstrem di seluruh daerah bisa turun hingga 0 persen.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pada Januari 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, jumlah masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 1,45 persen dari total penduduk Kukar atau sekitar 11.479 jiwa penduduk.
Ely Hartati Rasyid menegaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ini masih banyak yang tergolong miskin ekstrem. Bahkan, sampai masuk dalam 4 atau 5 besar di Provinsi Kaltim.
“Persoalan ini harus segera diatasi. Jangan sampai masih ada data miskin dan miskin ekstrem yang luar biasa seperti ini,” ujar Ely Hartati Rasyid ditemui Senin 13 Maret 2023 lalu.
Informasi adanya masyarakat miskin ekstrem di daerah pemilihannya tersebut diketahui anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid saat dirinya mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
“Dari data yang ada, rupanya masih banyak masyarakat miskin di Kutai Kartanegara. Data ini harus dikulik lebih dalam lagi agar nanti menghasilkan data yang benar-benar valid. Misalnya miskin ekstreme itu kayak apa. Lalu itemnya apa saja yang menyatakan seseorang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” ujar Ely Hartati Rasyid.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, indikator masyarakat miskin ekstrem harus benar-benar jelas. Sehingga dapat menentukan seseorang itu masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pemerintah, menurut Ely Hartati Rasyid, tidak bisa asal-asalan dalam memberikan pernyataan tersebut. Misalnya, menghitung berapa luasan tanah yang dimiliki, jumlah keluarga yang tidak sekolah, dan penghasilannya berapa.
“Kemudian fasilitas di rumah tangganya apa saja, penghasilannya per kapita per tahun itu bagaimana. Karena katanya dari sisi Pemkab Kutai Kartanegara, kebanyakan yang miskin ekstrem dari kalangan nelayan,” ujar Ely Hartati Rasyid usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung B Komplek DPRD Provinsi Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Di sisi lain, saat diselidiki lebih dalam, rupanya data itu diambil ketika dia (masyarakat) berada di rumah singgahnya. Bukan rumah mereka yang sebenarnya berada di kampung.
Namun, pada faktanya, ternyata itu bukan rumah tinggal sebenarnya. Tetapi, hanya rumah singgah sementara untuk mampir agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Padahal rumah aslinya beton.
“Biasanya, mereka ini ada rumah beneran di kampung, dan ada juga rumah di sekitar pantai. Nah itu yang disebut sebagai rumah singgah,” ujar Ely Hartati Rasyid.
Makanya, wanita kelahiran Tenggarong ini pun meminta pemerintah agar melakukan pendataan pendataan warga yang lebih real dan valid.
“Jangan mendata itu miskin ketika dia ada di rumah singgahnya. Karena itu kan beda konteksnya,” ujar Ely Hartati Rasyid. (Dya/Adv/DPRDKaltim)