KLIKSAMARINDA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 tentang Program dan Pencapaian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Samarinda membuka pelbagai masalah penanganan Covid-19. Satu di antaranya terkait data penerima bantuan jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
Dalam rapat melalui teleconference yang dipimpin oleh Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, sejumlah angggota DPRD Samarinda mempertanyakan basis dan validitas data penerima bantuan yang masih belum sesuai sasaran. Misalnya, pertanyaan sekaligus kritik dari anggota DPRD Samarinda, Joha Fajal yang mempertanyakan perbedaan data dan kategori penerima bantuan jaring pengaman sosial.
Pemerintah Kota Samarinda sejauh ini telah mengeluarkan bantuan sebanyak 34 ribu paket bantuan. Data yang diberikan RT, imbuh Joha Fajal, tidak sesuai dengan yang menerima.
“Ada perbedaan data penerima yang tidak sebanding dengan yang dibagikan. Mohon penjelasan apakah yang mendapatkan bantuan ini orang miskin atau orang yang terdampak Covid-19? Misalnya, orang yang kena PHK karena adanya virus ini. Atau mereka yang berjualan tetapi dengan adanya virus ini mereka berhenti usaha. Karena iini berkaitan dengan orang miskin, berarti harus ada data,” ujar Joha Fajal
Selain Joha Fajal, angggota DPRD Samarinda lainnya, Anhar, juga mempertanyakan data penanganan pandemi global Covid-19 di Samarinda. Menurut Anhar, penanganan pandemi global yang melanda dunia ini harus ditopang dengan data yang valid dan tepat. Tetapi, sejauh ini dirinya melihat sejumlah masalah dalam penanganan pandemi virus corona ini di Samarinda. Anhar meninjau persoalan ekonomi di tengah wabah Covid-19 Samarinda serta capaian-capaian dan strategi pemerintah memutus mata rantai pandemi.
“Yang namanya pandemi yang global dan merata di seluruh dunia harus ditopang data yang valid dan tepat. Trend malah masuk zona merah. Tanpa mengurangi rasa hormat di Tim Gugus Tugas, kita mau mengurangi orang miskin atau mengurangi pandemi?” tanya Anhar.
Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mewakili Wali Kota Samarinda yang tidak ikut dalam teleconference pada Rabu 6 Mei 2020 itu menyatakan, Pemkot Samarinda memiliki data sebanyak 251 ribu kepala keluarga yang ada di Samarinda. Sementara data warga yang sudah dan akan mendapat bantuan 80 ribu KK. Penduduk Samarinda berbasis data LKPJ dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 723.576 jiwa.
Ada dua kategori pembagian data yang sudah terkoordinasi. Pemerintah Kota Samarinda telah mendata para penerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Sejauh ini ada 31 ribu penerima program keluarga harapan (PKH) di Samarinda.
“Jumlah PKH tersebut di luar jumlah penerima jaring pengaman sosial dari Pemkot Samarinda sebanyak 34 ribu untuk kategori masyarakat yang terdampak wabah Covid-19,” ujar Sugeng yang juga sebagai Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Samarinda.
Selain pemberian bantuan terhadap 34 ribu warga terdampak pandemi Covid-19, Pemkot Samarinda juga telah memberikan bantuan kepada petugas masjid, marbot, petugas gereja berupa bantuan dari iuran ASN dan Wali Kota hingga jajaran PNS. Terbaru adalah bantuan dari Presiden berupa bantuan 5 ribu paket yang akan dibagikan pada Rabu 8 Mei 2020.
“Mahasiswa perantau yang terkendala juga akan dapat bantuan,” ujar Sugeng.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Samarinda, Ridwan Tassa menjelaskan Samarinda terus melakukan pendataan terhadap penerima bantuan yang terdampak wabah Covid-19. Ridwan Tassa mengakui adanya kesalahan dan kelemahan pendataan. Bukan hanya itu, ada pula data tumpang tindih dan data yang tidak valid terkait penerima bantuan di tengah wabah corona di Samarinda ini.
“Terjadi banyak salah, tidak terlalu valid, dan tumpang tindih karena waktunya hanya beberapa hari untuk pendataan. Sampai pada H-2 sebelum puasa, data 34.903 close. Tetapi di RT masih berjalan. Sudah didata tapi belum dapat bantuan, itu bisa jadi. 34 ribu kita patok di tahap pertama. Masih ada tersisa 9 ribu tetap dikumpulkan dan ada manfaatnya,” ujar Ridwan Tassa.
Hingga saat ini data tumpang tindih karena berasal daru dua sumber. Menurut Ridwan Tassa, ada data dari Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS.
“DTKS Sebanyak 32 ribu jumlahnya di Samarinda. Sebanyak 34 ribu di luar DTKS yang menerima manfaat di luar dari PKH. Setelah di lapangan ternyata banyak PKH yang dapat lagi. Data yang disandingkan berbeda variabelnya. Ada beberapa NIK didata di RT dikembalikan. Sebanyak 34.903 sudah selesai terbagi. Banyak kelemahan. Semua jadi pelajaran kita termasuk pendistribuan melalui ojek online,” ujar Ridwan Tassa.
Meski demikian, Ketua DPRD Samarinda, Siswadi menerangkan, pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Samarinda.
“Kami tetap sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Samarinda, jajaran TNI Polri, dan relawan. Kita beri masukan agar turut memberikan tugas dan fungsi dewan. Kami harap saran dan masukan kami dapat diserap oleh pemerintah agar ada perubahan ke arah lebih baik dan memutus rantai penyebaran Covid-19,” tandas Siswadi. (*)
