Pengembangan Bandara APT Pranoto Butuh Lahan, Wali Kota Minta Sesuai RTRW Samarinda
KLIKSAMARINDA – Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih mmerlukan pengembangan. Arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, hingga tahun 2045 mendatang, Bandara APT Pranoto Samarinda harus mampu mengakomodir kebutuhan kapasitas penumpang jelang konektivitas terpadu dalam mendukung Ibu Kota Negara (IKN).
Dari data pengelolaan Bandara, Agung Pracayanto menyatakan terhitung sejak tahun 2019, jumlah trafick penumpang yang berangkat dan datang melalui bandara APT Pranoto tembus diangka 1.2 juta penumpang per tahun. Angka tadi drastis menurun sejak pandemi Covid 19 melanda kota Samarinda mulai tahun 2020 menjadi 690 ribu penumpang.
Dalam pertemuan bersama Wali Kota Samarinda, Selasa 9 November 2021 di Balaikota, Kepala UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto memaparkan hasil review pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda. Pengembangan ini sangat penting dilakukan karena untuk mendukung eksistensi bandara dalam mengakomodir kapasitas ultimate 20 juta penumpang tiap tahun.
Namun, rencana masterplan hasil review dari konsultan itu perlu untuk disampaikan. Tujuannya agar tidak bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diputuskan Pemkot Samarinda di kemudian hari.
Agung Pracayanto juga menyatakan, kini Bandara APT hanya dilengkapi panjang runway 2.250 meter. Panjang runway itu perlu ditambah menjadi 3.000 x 45 meter, pengembangan terminal penumpang baik dari sisi kiri dan kanan seluas 71,971 persegi juga harus kita lakukan.
”Jika ditotal, lahan yang diperlukan untuk pengembangan Bandara APT Pranoto nanti seluas 158,9 hektare, ujar Agung Pracayanto.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang memimpin langsung jalannya rapat tersebut mendukung penuh upaya pihak bandara terkait dalam pengembangan bandara APT Pranoto saat ini dan di masa mendatang sesuai kebutuhan pelayanan jasa angkutan udara.
Menurut Wali Kota Andi Harun, konektivitas transportasi udara di ibu kota negara (IKN) nanti tentunya akan membawa dampak pada status bandara APT Pranoto itu sendiri naik kelas menjadi status bandara internasional.
“Jadi Pemkot Samarinda wajib mendukung pengembangan ke depannya dan dukungan ini sesuai kemampuan kami. Cuma dukungan uang aja yang tidak bisa kami bantu. Kalau anggaran APBD kami besar, mungkin juga akan kami bantu untuk mengkondisikan pelepasan lahannya,” ujar Wali Kota Andi Harun.
Wali Kota Andi Harun meminta kepada pihak bandara agar segera menunjukkan ruang lahan yang ditetapkan dalam pengembangan bandara nantinya agar bisa bersesuaian dengan RTRW kota Samarinda.
Mengingat di kepemimpinannya saat ini, Wali Kota Andi Harun juga tengah serius dalam menanggulangi penanganan banjir di kota Tepian dengan berkolaborasi bersama Pemprov Kaltim dan Balai Wilayah Sungai.
“Jadi banyak titik banjir yang harus diamankan termasuk di wilayah Utara Samarinda berdekatan dengan bandara. Tahun depan kami akan membangun kolam retensi di wilayah Sungai Siring dan Pampang untuk menanggulangi debit air yang turun ke daerah Lempake, Perumahan Bengkuring, dan Perumahan Griya Mukti,” ujar Wali Kota Andi Harun.
Wali Kota Andi Harun menyatakan bahwa Pemprov Kaltim juga bisa melakukan langkah yang sama, yakni dengan membangun kolam retensi di atas bandara untuk membendung kiriman air dari Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak mengalir menuju kawasan Bandara APT Pranoto.
Selain para pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda, hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas PUPR-Pera Provinsi Kaltim Aji M. Fitra Firnanda dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto. (*)
