DPRD Kaltim Nilai Peralihan ke Kendaraan Listrik Harus Pertimbangkan Infrastruktur di Daerah
KLIKSAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyoroti rencana peralihan kendaraan dengan bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Peralihan sumber daya ini disebut karena membengkaknya konsumsi BBM beserta subsidi BBM.
Politikus PDI Perjuangan itu merasa bahwa pemerintah harus benar-benar memperhitungkan segalanya. Antara lain, dari perbandingan tingkat kehematan penggunaan kendaraan BBM maupun listrik.
“Kira-kira di antara keduanya, mana yang lebih hemat. Pemerintah harus memikirkan itu,” ujar Muhammad Samsun, Sabtu 24 September 2022.
Samsun menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.
Maka, tidak susah membuat masyarakat untuk melirik wacana itu. Pastinya ketika listrik lebih hemat, mereka akan dengan mudah tertarik dan setuju atas peralihan tersebut.
Bahkan, lanjut pria kelahiran Jember itu, pemerintah tidak perlu lagi mengimbau masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.
“Mereka dengan senang hati dan secara otomatis melirik tanpa himbauan apapun,” ujar Muhammad Samsun.
Dengan begitu, langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari sumber daya BBM ke listrik tak perlu upaya yang terkesan memaksa.
“Kalau saat ini, pasti masyarakat akan berhitung mana yang lebih menguntungkan. Nah, jika energi listrik lebih mahal dibandingkan penggunaan kendaraan BBM. Seharusnya, kita juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk beralih,” ujar Muhammad Samsun.
Sementara itu menanggapi peralihan ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, merasa bahwa ini salah satu upaya pemerintah untuk menekan penggunaan BBM di Indonesia.
Namun alangkah baiknya jika infrastruktur listrik dibenahi terlebih dahulu.
“Pembangkit listrik untuk industri dan rumah tangga saja mungkin tercukupi, tetapi yang mengalir ke masyarakat masih membutuhkan maintanance yang baik oleh PLN. Apalagi kalau kendaraan listrik di Kaltim meningkat, infrastrukturnya harus diperbaiki dulu. Harus ada SPBU listrik khusus,” ujar Seno Aji.
Pada kesempatan itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dulu terhadap peralihan ini. Lebih baik lagi, jika ada peraturan yang menaunginya.
“Sebelum itu juga, turunkan dulu Perda atau Pergub dan sosialisasikan,” imbuh Seno Aji.
Anggota DPRD Dapil Kutai Kartanegara ini menuturkan bahwa hal yang lebih penting adalah memperbaiki infrastruktur di daerah dan desa.
Sebab, wilayah pedalaman dan desa sangat berharap ada perbaikan pasokan listrik. Hingga saat ini, aliran listrik kan belum merata.
“Seharusnya, listrik bisa mencakup ke seluruh kabupaten/kota lainnya. Nanti, kita akan panggil PLN dan Dinas ESDM Kaltim untuk tindaklanjutnya. Kira-kira bagaimana mereka membuat sistem sebelum wacana tersebut berjalan,” tandas Seno Aji. (Pia/Adv/DPRDKaltim)
