Polemik Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dianggap Membuat Urusan Publik Terabaikan
KLIKSAMARINDA – Polemik pergantian Ketua DPRD Kaltim antara Makmur HAPK dan Hasanuddin Masud menuai sorotan.
Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo menilai perseteruan ini menurut Buyung sapaan akrabnya tidak memberikan manfaat kepada publik.
“Mereka berseteru mengabaikan urusan publik seperti anggaran, regulasi dan posisi pengawasan,” ujar Buyung Kamis, 29 September 2022.
Menurut Buyung Marajo, polemik terkait jabatan Ketua DPRD Kaltim terus bergulir hingga saat ini. Hasanuddin Mas’ud maupun Makmur HAPK saling klaim jabatan tersebut.
Buyung Marajo bahkan memberikan saran kepada kedua belah pihak agar menghormati keputusan pengadilan. Karena itu, pelantikan atau pergantian jabatan mestinya melihat konsekuensi hukum yang ada.
“Harusnya mereka sadar mereka ini adalah wakil rakyat. Akibat seperti inilah mengabaikan urusan yang mereka harus kerjakan,” ujar Buyung Mrajo.
Tak hanya sorotan terhadap kedua belah pihak, Buyung Marajo juga memberikan sorotan terhadap peran partai tempat keduanya bernaung, yaitu Partai Golkar.
Buyung Marajo menegaskan partai mestinya menegur kader mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dengan partai yang mapan dan berkuasa.
Namun bisa dinilai sebagai partai besar harusnya memiliki nurani dan tidak hanya berseteru untuk memperebutkan posisi.
Lebih lanjut, Buyung Marajo mengatakan polemik tersebut menjadi pelajaran bagi eksekutif dan legislatif ketika ada persoalan ini harus segera bertindak.
Terutama agar seluruh pihak lebih mengedepankan etika dalam berpolitik dan tidak melepaskan kepentingan bersama demi kepentingan segelintir pihak yang hanya sesaat.
“Bertindak di mana? Ada mekanisme keputusan partai atau putusan dari pemerintah. Yang mana dipake dulu. Keduanya ini tidak bisa menahan diri. Itu aja. Menunjukkan kekuasaan mereka. Padahal ada etika politik tapi dilanggar. Jadi kan lucu,” ujar Buyung Marajo.
Atas dasar tersebut Buyung menilai sikap Gubernur Kaltim harus tegas. Kalau masih saling klaim siapa yang menjadi ketua DPRD, jangan dianggarkan.
Dirinya juga menilai pihak Kementerian Dalam Negeri harusnya melihat putusan hukum yang ada kemudian baru mengeluarkan keputusan.
Dirinya menduga ada kemungkinan kementerian salah langkah. Karena ada informasi yang tidak berimbang yang mereka terima dan akhirnya mengeluarkan keputusan.
“Harusnya bisa menahan keputusan ini. Ada gugatan yang sedang berjalan. Secara kelembagaan dari Pemerintah, ok, bener. Tapi bagaimana keputusan pengadilan? Kalo kita mau sandingkan jelas, hukum tertinggi di mana dong,” ujar Buyung Marajo.
Buyung menambahkan hal ini juga merupakan kegagalan Partai Golkar membina kader.
“Harusnya mereka yang menenangkan. Justru Partai membuat seteru. Jadi bahan tertawaan dari partai lain,” ujar Buyung Marajo. (Pia)
