Debat Pamungkas Pilgub Kaltim 2024: Rudy Mas’ud Ungkap Ketimpangan Alokasi APBD, Isran Noor Bantah Data Panelis dan Paslon Lawan

KLIKSAMARINDA – Debat ketiga sekaligus pamungkas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024 yang digelar di Metro TV, Jumat 22 November 2024, menjadi ajang perdebatan sengit terkait pengelolaan anggaran daerah. Calon Gubernur nomor urut 02, Rudy Mas’ud, mengungkapkan proporsi APBD Kaltim yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rudy Mas’ud, dari total APBD yang mencapai lebih dari Rp20 triliun, masyarakat Kalimantan Timur hanya mendapatkan porsi 17 persen. Sementara 49 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, dan 36 persen untuk operasional.

“Sebesar 49% tadi yang disebutkan oleh panelis adalah hanya untuk belanja pegawai. Padahal untuk operasionalnya 36%. Masyarakat Kalimantan Timur hanya mendapatkan 17% dari APBD yang lebih daripada Rp20 triliun,” ungkap Rudy Mas’ud saat menanggapi uraian petahana Isran-Hadi dalam sesi kedua debat yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPU Kaltim.

Mantan anggota DPR RI ini menyoroti peningkatan signifikan anggaran belanja pegawai yang kini mencapai Rp9-10 triliun. “Bayangkan, dari time series-nya yang hanya Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, sekarang sudah hampir Rp9 miliar. Ini menunjukkan ketidakefektifan pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rudy Mas’ud mengidentifikasi beberapa dampak negatif dari ketimpangan alokasi anggaran tersebut. Antara lain, masyarakat Kalimantan Timur tidak mendapatkan manfaat maksimal. Dia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan yang hancur luluh lantak serta pendidikan yang belum layak.

“Ini terbukti dengan contoh jalan akses jalan kita yang hancur Luluh lantak yang kedua tidak mendapatkan masyarakat pendidikan yang layak,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang menurutnya belum mendapat perhatian memadai. Menurutnya, dengan APBD sebesar ini, seharusnya Kaltim mampu memberikan pendidikan gratis untuk seluruh peserta didik. Begitu juga dengan layanan kesehatan yang seharusnya bisa digratiskan, seperti yang sudah dilakukan di Balikpapan dengan BPJS gratis.

“Mestinya kita mampu untuk memberikan GratisPol untuk seluruh anak-anak kita semuanya. Begitu juga dengan kesehatan. Mestinya Kita bisa menggratiskan. Contoh Balikpapan. BPJS-nya gratis. Pendidikan untuk anak SD, SMP, seragamnya dan semuanya gratis. APBD kita hanya habis hanya untuk dipergunakan untuk dukungan manajemen. Ini yang yang harus kita perbaiki dan ini tidak memberikan kebermanfaatan buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur,” kata Rudy Mas’ud menanggapi paparan paslon 01.

Sebelumnya, pasangan incumbent memperoleh subtema utama pendapatan yang diperoleh dari pusat, asli daerah, dan lain-lain.

Paslon nomor urut 01 Isran Noor dan Hadi Mulyadi memiliki perspektif berbeda dalam melihat pengelolaan APBD Kaltim yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola keuangan daerah selama lima tahun terakhir.

Isran-Hadi Bantah Data Panelis dan Paslon Lawan

Dalam debat pamungkas Pilgub Kaltim 2024 ini, pasangan calon 02 (incumbent) Isran Noor dan Hadi Mulyadi membantah data pengelolaan APBD yang disampaikan panelis dan paslon nomor urut 02, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Bantahan pertama datang dari Isran Noor, sesaat usai moderator debat membacakan pertanyaan panelis dan usai Rudy Ms’ud memberikan tanggapan.

“Satu masalah yang sering muncul ialah proporsi belanja daerah yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional dibandingkan belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata 46% belanja daerah digunakan untuk belanja operasional, 36% digunakan untuk belanja transfer, 17% digunakan untuk belanja modal, dan 1% digunakan untuk belanja tidak terduga. Pertanyaannya, Bagaimana strategi paslon untuk memastikan bahwa alokasi belanja daerah lebih difokuskan pada belanja modal yang produktif, menekan belanja pegawai, dan belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik?” demikian pertanyaan yang dilontarkan moderator debat.

Isran Noor kemudian memberikan bantahan dan menyampaikan penjelasan. “Saya agak aneh sedikit dengan data Tadi. Kenapa? Setahu saya, antara pendapatan dengan belanja persentasinya karena pendapatan dan belanja Kalimantan Timur itu pendapatannya besar. Tapi kalau dikatakan tadi bahwa lebih besar daripada belanja pegawai, saya mohon maaf aja, agak tidak pas dalam data yang benar. Karena pendapatan Kalimantan Timur itu luar biasa karena hasil kerja. Jadi mungkin daerah lain kali ini yang datanya lebih besar belanja pegawai tadi. Tambahkan Pak Wagub,” kata Isran.

Bantahan Isran Noor itu dilanjurkan dengan penjelasan Calon Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, lebih detail. Menurutnya, komposisi belanja modal, belanja pegawai dan sebagainya itu ditetapkan bersama DPRD dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Komposisi belanja modal belanja pegawai dan sebagainya itu ditetapkan bersama DPRD dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Hadi menekankan bahwa belanja pegawai bersifat given yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja pegawai merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Artinya disesuaikan antara jumlah pegawai dan yang akan diterima oleh pegawai. Anggaran ini menurut Hadi Mulyadi, tidak bisa diubah karena mengurangi dana pegawai berarti mengurangi gaji pegawai.

“Kalau belanja pegawai itu given (diberikan dari pusat) dan itu kita dapat dari DAU (dana alokasi umum). Jadi, berapa jumlah pegawai itu yang akan diterima oleh pegawai. Itu tidak bisa diotak-atik karena mengurangi dana pegawai berarti mengurangi gaji pegawai. Ini tidak mungkin dilakukan,” jelasnya.

Bantahan kedua Isran Noor adalah ketika Cagub Kaltim nomor urut 02 usai memberikan tanggapan. “Mohon maaf kembali lagi, datanya salah itu. Jelaskan Pak Wagub,” kata Isran Noor.

Menanggapi kritik Rudy Mas’ud tentang minimnya dana untuk masyarakat, Hadi Mulyadi membantah keras. “Mana mungkin dana APBD Kaltim yang Rp25,3 triliun itu hanya 7% untuk masyarakat, tidak mungkin. Kalau yang kita terima dari pusat ada DAU (Dana Alokasi Umum), ada DAK (Dana Alokasi Khusus), ada DBH (Dana Bagi Hasil),” jelasnya.

Hadi mengungkapkan adanya penggunaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah program beasiswa. “Bagaimana mungkin Rp1,3 triliun itu untuk beasiswa? Bagaimana mungkin masyarakat tidak merasakan manfaatnya?” tegasnya.

Hadi Mulyadi pun menekankan pentingnya keakuratan data. “Saya kira kita perlu dengan data yang benar dan saya 5 tahun mengotak-atik data. Data-data ini dan data-data statistik juga memberikan informasi yang luar biasa untuk Kalimantan Timur,” jelasnya.

Debat ketiga Pilgub Kaltim ini mengangkat empat subtema utama: pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan hilirisasi industri; pendapatan yang diperoleh dari pusat, asli daerah, dan lain-lain; pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan; serta pemulihan lingkungan.

Debat pamungkas ini menyisakan pertanyaan besar tentang data pengelolaan APBD yang diperdebatkan kedua paslon.

Diketahui, sejak 2018-2024, APBD Kaltim mengalami peningkatan sekaligus penurunan. Tahun 2018, APBD Kaltim masih berada di kisaran angka Rp10,13 triliun dan pada 2019, APBD Kaltim meningkat menjadi Rp13 triliun.

Pada 2020, APBD Kaltim turun di angka Rp10,85 triliun kala pandemi. APBD Kaltim naik kembali pada 2021 menjadi Rp12,26 triliun. Pada 2022 APBD Kaltim capai angka Rp17,2 triliun serta pada Perubahan APBD 2023 mencapai Rp25,32 triliun.

Di tahun 2024, masa Pj Gubernur Akmal Malik, APBD Kaltim Murni 2024 sebesar Rp20,67 triliun dan naik di perubahan menjadi Rp22,19 triliun.

Perdebatan tentang pengelolaan APBD ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Kaltim dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 27 November 2024 mendatang. (*)