Tim Diskominfo Kukar Ikuti Workshop Mukernas Persada ID, Dorong Peranan Strategis LPPL
KLIKSAMARINDA – Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dipimpin Kepala Pranata Humas Ahli Muda Urusan SDKP Hermawan mengikuti Workshop Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persatuan Radio Televisi Publik Daerah (Persada ID) Seluruh Indonesia di Bali. Workshop tersebut berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2023.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas isu strategis terkait peran dan tantangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di era digital. Mereka antara lain Wakil Sekjen 1 Persada ID Rita Triana, Kepala Dinas Kominfo Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, dan pendiri Rumah Perubahan LPP Masduki.
Beberapa poin penting yang disampaikan narasumber antara lain:
1. Sistem penyiaran Indonesia yang diatur oleh UU No.32/2002 telah mengalami perubahan signifikan karena disrupsi digital. Saat ini seluruh lembaga penyiaran di Indonesia tak terkecuali LPPL sudah bersiap dan mulai terjun ke layanan digital melalui model siaran streaming, media sosial, dan aplikasi bergerak.
2. Migrasi layanan digital tidak saja untuk menjaga keberlanjutan sebagai media yang didengar publik digital,tetapi sebagai kewajiban pelayanan kepada warga pengguna digital yang jumlahnya semakin besar, sekaligus untuk merawat relevansi LPPL dimasa depan.
3. Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran(IPP), LPPL harus menempuh jalan panjang, bahkan lebih rumit dibanding dengan yang harus dilalui oleh lembaga penyiaran swasta. Dalam proses perijinan lembaga penyiaran swasta didaerah tidak perlu menunggu Peraturan Daerah, sedangkan untuk pendirian LPPL, selain harus melewati prosedur panjang seperti halnya lembaga penyiaran komersial, juga harus didahului dengan pembuatan Perda terlebih dahulu .Sementara RRI dan TVRI dapat memperoleh IPP cukup dengan hanya menulis surat kepada Menteri Kominfo.
4. Problem struktural dalam bentuk perundangan dan regulasi yang ada tidak mungkin diurai sendiri oleh pelaku LPPL, tetapi harus ada keterlibatan semua pihak. Keberadaan LPPL dalam faktanya sangat dibutuhkan mengingat politik pemerintahan Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi, sehingga dibutuhkan kehadiran media yang mampu mendukung sistem demokrasi di tingkat lokal. Apalagi kalau ditinjau dari aspek ketahanan nasional berdasarkan pendekatan asta gatra (geografi,demografi,sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) maka keberadaan LPPL sangat strategis karena berfungsi merajut ke Indonesiaan.
5. LPP dan LPPL merupakan jembatan komunikasi interaktif, membangun konektivitas hati dan pikiran sebagai satu bangsa dalam rangka mewujudkan ketahanan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketahanan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urgensi lain dari kehadiran LPPL adalah sebagai rujukan utama masyarakat lokal Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendapatkan informasi yang terpercaya di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.
Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri memiliki LPPL yaitu Radio Pemerintah Kukar di frekuensi 100,6 FM.
Menurut Hermawan, workshop ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tantangan dan peluang LPPL ke depannya. Ia berharap Diskominfo Kukar bisa mendukung optimalisasi peran strategis dan kapasitas LPPL Radio Pemerintah Kukar.
“Kami akan terus dorong peningkatan kualitas dan kapasitas LPPL Kukar agar dapat melayani masyarakat di era digital dengan konten yang kredibel dan mengedukasi,” ujarnya.
Kehadiran LPPL seperti Radio Pemerintah Kukar memang sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Kontennya harus mampu menjawab kebutuhan informasi warga yang cepat dan akurat.
Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan peran strategis LPPL dalam menjaga ketahanan informasi dan NKRI dapat semakin optimal. LPPL wajib terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap menjadi rujukan informasi terpercaya di tengah gempuran konten digital. (*)
