Clicky

Kasus Covid Nasional Sepekan Turun Signifikan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan jumlah kasus aktif COVID-19 di Tanah air dalam satu minggu terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni minus 17,27 persen. Tren penurunan kasus aktif ini terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pemerintah juga mengklaim tingkat kematian akibat COVID-19 juga mengalami penurunan di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali.

“Dari 5-17 Februari ini kasus aktif nasional juga turun di minus 2,53 persen. Dan secara jumlah kasus aktif turun dari 176.672 ke 162.182. kemudian juga kita lihat tingkat kesembuhan naik 2,56 persen dan kematian turun,” tutur Airlangga dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Sabtu 20 Februari 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/2) mengumumkan PPKM Mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021. (Foto: VOA/Ghita Intan)

 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/2) mengumumkan PPKM Mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021. (Foto: VOA/Ghita Intan)

Airlangga juga menjelaskan, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di ruang isolasi dan unit gawat darurat (Intensive Care Unit/ICU) untuk pasien COVID-19 di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur sudah di bawah angka 70 persen.

Ia mengklaim kabar baik tersebut tak lepas dari kebijakan PPKM Mikro jilid satu, dibarengi dengan tren peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang berada pada kisaran 88 persen.

PPKM Mikro Diperpanjang

Terkait dengan hal tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM Mikro jilid dua mulai 23 Februari sampai 8 Maret.

“Cakupannya adalah di 123 kabupaten/kota sampai desa dan kelurahan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali,” ungkapnya.

Airlangga menekankan berbagai batasan kegiatan masyarakat dalam PPKM Mikro jilid dua masih sama dengan kebijakan sebelumnya, yakni kebijakan working from home (WFH) sebanyak 50 persen, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring, sektor essensial tetap beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan. Kemudian jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 21.00 WIB, makan dan minum di restoran kapasitasnya maksimal 50 persen, layanan delivery tetap diperbolehkan, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Selain itu kapasitas tempat ibadah hanya boleh diisi maksimal sebanyak 50 persen, fasilitas umum masih ditutup dan diberhentikan dan kapasitas transpotasi publik juga masih dibatasi mengikuti kebijakan setiap daerah.

“Tentu kita berharap bahwa pemberlakukan ini akan terus bisa menekan pandemi COVID-19 dan ini dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi,” tuturnya.

Orang-orang yang memakai masker wajah menyeberang jalan di kawasan bisnis utama di Jakarta yang terlihat sepi, Senin, 8 Juni 2020. (Foto: AP)

 

Orang-orang yang memakai masker wajah menyeberang jalan di kawasan bisnis utama di Jakarta yang terlihat sepi, Senin, 8 Juni 2020. (Foto: AP)

Persiapan “3T”

Airlangga menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan upaya “3T” yakni testing, tracing dan treatment agar dampak dari pelaksanaan PPKM Mikro jilid kedua ini bisa berjalan lebih baik lagi. Untuk persiapan testing, pihak Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mendistribusikan sebanyak 653.375 kit rapid test swab antigen. Jumlah ini akan terus ditambah hingga satu juta kits yang akan disebarkan ke seluruh kabupaten/kota yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro tersebut.

Untuk tracing, pemerintah juga telah mempersiapkan ribuan personil gabungan yang siap untuk melacak (tracer) kasus positif virus corona di tengah-tengah masyarakat. Ia merinci sebanyak 4.188 tracer berasal dari Satgas COVID-19, Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebanyak 29.491 dan Bhabinkamtibnas 17.523.

“Penugasannya di posko itu tetap penanganan, pencegahan, pembinaan dan dukungan, baik itu logistik, administrasi. Kemudian dari segi testing dilakukan swab antigen gratis, tracer menggunakan Babinsa dan Bhabinkamtibnas, kemudian isolasi di rumah, maupun terpusat di level RT,” katanya.

Pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, tambah Airlangga, akan diberikan bantuan berupa 20 kilogram beras selama 14 hari dan juga masker kain.

TNI Latih Babinsa

Sementara itu Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama TNI, Tedy Rizalihadi, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan sebanyak 10 ribu prajurit Babinsa untuk dilatih sebagai tracer kasus COVID-19. Prajurit tersebut, ujarnya, akan disebar ke tujuh provinsi.

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama TNI Tedy Rizalihadi. (Foto: VOA/Ghita Intan)

 

Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama TNI Tedy Rizalihadi. (Foto: VOA/Ghita Intan)

“Untuk training of trainer (TOT) tracer, puskes TNI sudah memberikan pelatihan. Jadi target kita 10 ribu prajurit Babinsa untuk bersama di tujuh provinsi sebagai pelopor untuk melakukan tenaga tracer, dan ini kami sudah rapat video conference kemarin sore untuk men-trigger lagi kodam-kodam, khususnya dari rumah sakit men-training para Babinsa,” ujar Tedy.

Jumlah ini, ujarnya, akan terus bertambah hingga mencapai 31.650 orang, di mana akan ada satu orang Babinsa yang menangani dua desa. Prajurit Babinsa ini akan dilatih sedemikian rupa sesuai dengan standar operasi yang ada, sehingga ia yakin mereka akan cukup paham dengan tugasnya di lapangan.

Lebih dari itu, pihaknya juga telah bersiap untuk memaksimal strategi “3T” agar pelacakan kasus positif bisa lebih cepat ditemukan, kemudian diisolasi dan diobati.

Training-training ke Puskesmas juga sudah dilakukan agar semua tenaga kesehatan Puskesmas yang memiliki rapid antigen bisa melakukan testing dari suspek dan kontak erat. Diharapkan lebih banyak yang bisa kita identifikasi ini untuk mengurangi laju penularan, dan juga menurunkan positivity rate,” jelasnya.

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap untuk merawat pasien di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta, 26 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

 

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap untuk merawat pasien di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet, Jakarta, 26 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Cegah Penyebaran COVID-19

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan pihaknya pada saat ini akan terus fokus dalam mencegah penularan COVID-19 di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, untuk setiap 1.000 kasus positif virus corona, sebanyak 200 kasus atau 20 persen pasti akan masuk ke rumah sakit. Mengingat biaya rumah sakit yang mahal, ia mengajak semua pihak untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan , Jakarta, Kamis (4/2) meminta perayaan imlek dirayakan secara virtual. (Biro Setpres).

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan , Jakarta, Kamis (4/2) meminta perayaan imlek dirayakan secara virtual. (Biro Setpres).

“Akan jauh lebih murah kalau kita bekerja di sisi hulu, daripada sisi hilir, di sisi sebab daripada di akibat, di sisi pencegahan daripada perawatan. Pasti akan lebih murah beli vitamin C dan D, dibandingkan dengan membeli Rendesivir yang ada di rumah sakit,” ungkap Budi.

Maka dari itu dari sisi strategi pencegahan pihaknya juga terus mensosialisasikan protokol kesehatan “3M”, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan bisa terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk terus membatasi mobilitas masyarakat, dan melakukan strategi vaksinasi.

“Alhamdulilah kalau dari sisi vaksinasi dilaporkan minggu ini kami mulai masuk ke tahap kedua, yaitu tahap lansia dan tenaga kerja publik yang nanti akan segera kita mulai vaksinasi sebanyak 38 juta peserta sampai akhir Juni yang membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin,” jelasnya.

Sumber VOA

DMCA.com Protection Status