Prabowo Soroti Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Gubernur Kaltim Beri Respon

KLIKSAMARINDA – Vibe pernyataan Prabowo Subianto memang mencolok dan ramai di media sosial usai menyoroti mobil dinas seharga Rp 8 M. Dengan tegas Presiden ke-8 RI itu blak-blakan soal pengadaan mobil dinas super mahal itu.

Prabowo langsung membandingkan mobil dinas Rp 8 M itu dengan mobil yang dipakainya, Maung produksi Pindad. Tak basa-basi, jomplang.

Momen ini terjadi saat agenda “Prabowo Menjawab” bersama pakar dan jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Kamis 19 Maret 2026. Prabowo tak menyebut kepala daerah mana, namun terdengar dalam video yang beredar bahwa pengadaan mobil dinas itu di Kaltim.

Walaupun suasananya santai, isi omongannya cukup serius. Intinya satu: banyak pejabat dinilai masih belum efisien dalam mengelola anggaran.

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien,” kata Prabowo dalam tayangan di kanal Youtube Prabowo Subianto.

Lalu dia langsung kasih contoh yang bikin publik auto menarik benang merah. Ada pemerintah daerah yang beli mobil dinas gubernur sampai Rp 8 miliar.

“Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 m,” kata Prabowo.

Nah, di sinilah punchline-nya. Prabowo membandingkan dengan kendaraan dinas yang dia pakai: Maung Pindad. Mobil buatan dalam negeri itu harganya cuma sekitar Rp700 juta. Bahkan versi anti peluru pun mentok di angka Rp1 miliar.

“Saya presiden Indonesia, pakai Maung. Harganya Rp 700 juta. Paling mahal Rp1 miliar, nggak sampai Rp8 miliar,” tegasnya.

Langsung aja, pernyataan ini viral. Timeline penuh debat, dari yang setuju banget sampai yang ngasih kritik balik. Tapi mayoritas netizen sepakat: pejabat harusnya lebih bijak pakai uang rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Tak berhenti di soal mobil, Prabowo juga sekalian nyentil soal prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Contohnya? Jembatan desa rusak yang justru harus diperbaiki pemerintah pusat.

“Rakyat butuh jembatan, butuh infrastruktur. Tapi presiden yang turun tangan. Dana daerah ke mana?” sindirnya.

Pesan lain dari Prabowo tetap jadi highlight. Simpel, tapi mendalam: jabatan itu soal tanggung jawab, bukan gaya hidup.

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu,” tegasnya.

Ucapan mobil dinas Rp 8 miliar ini makin panas karena publik langsung mengaitkannya dengan sosok Rudy Mas’ud. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) itu sempat jadi sorotan karena pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover Autobiography LWB PHEV dengan nilai fantastis, sekitar Rp8,5 miliar. Mobil sudah dibeli oleh Pemprov Kaltim.

Awalnya, mobil itu disebut untuk menunjang aktivitas gubernur di level nasional sekaligus menjaga “marwah daerah”. Tapi realitanya, publik tak langsung setuju. Kritik berdatangan dari berbagai arah, mulai dari masyarakat biasa sampai pengamat kebijakan.

Dan akhirnya, keputusan penting diambil.

Rudy Mas’ud memastikan mobil tersebut sudah dikembalikan ke penyedia. Bahkan, prosesnya sudah selesai sejak awal Maret 2026 dan uang masuk lagi ke Kas Daerah..

“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai di tanggal 11 Maret,” ujarnya, Sabtu 21 Maret 2026,” jelas Gubernur Rudy usai salat Idulfitri, Sabtu 21 Maret 2026.

Menariknya, ia menegaskan keputusan itu bukan semata karena viral atau tekanan nasional. Tapi lebih ke respons atas aspirasi masyarakat yang makin kuat sebelum pernyataan Presiden Prabowo muncul.

“Pertama, dengan mendengarkan banyaknya aspirasi daripada masyarakat, menimbang, melihat situasi dan kondisi. Kami sudah mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan kita pergunakan untuk kegiatan pembangunan,” katanya.

Gubernur Rudy juga mengucapkan terima kasih ke masyarakat yang aktif menyampaikan kritik. Menurutnya, suara publik itu penting untuk menjaga arah kebijakan tetap di jalur yang benar.

“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk mengingatkan semuanya. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran, dan kami sangat menerima itu,” ujarnya.

Tak cuma berhenti di pengembalian mobil, Pemprov Kaltim juga memastikan anggaran tersebut bakal dialihkan ke sektor yang lebih penting. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai kegiatan sosial jadi prioritas utama.

“Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya standar pelayanan minimum, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk juga kegiatan sosial lainnya,” kata Gubernur.

Soal kendaraan operasional sekarang? Rudy menjelaskan dengan santai. Dia mengaku memakai kendaraan yang tersedia, bahkan sering menggunakan mobil pribadi saat turun ke lapangan. Tujuannya agar bisa melihat kondisi real di masyarakat secara langsung.

“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus kita benahi,” katanya.

Rudy juga menyampaikan permohonan maaf jika kebijakan sebelumnya sempat bikin publik kurang nyaman. Ia sekaligus ngajak masyarakat buat terus mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.

Soal mobil dinas Rp 8 miliar ini telah menjadi model kebijakan yang gampang disorot publik. Transparansi dan efisiensi bukan lagi sekadar jargon, tapi sudah menjadi bagian hidup warga di era digital.(*)