Clicky

Samri Shaputra, Tambang Bikin Dilema Warga

KLIKSAMARINDA – Keberadaan tambang batubara, khususnya di Samarinda dan Kalimantan Timur, menyebabkan persoalan pelik dan dilematis di masyarakat.

Di satu sisi, pertambangan batubara menuai hasil ekonomi yang turut membantu sebagian warga menafkahi hidupnya. Tetapi, tak dapat dipungkiri, pertambangan batubara juga banyak menyisakan persoalan lingkungan dan dampak sosial berkepanjangan.

”Dilema memang. Di satu sisi, ada masyarakat yang menderita akibat tambang, Di sisi lain, ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Cuma lebih banyak warga yang mengalami kerugian dan penderitaan akibat banjir dan longsor,” ujar anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra, 29 Oktober 2021.

Tetapi, Samri Shaputra lebih melihat dampak buruk dari adanya pertambangan batubara. Menurut Samri Shaputra, batubara hanya menyisakan kerusakan dan penderitaan rakyat.

Banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Fakta bahwa kehadirannya tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Samri Shaputra.

Demi menuju kesejahteraan rakyat, Samri Shaputra melihat adanya potensi lain dari sektor pertanian. Sektor ini terbukti sejak lama menjadi andalan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

”Justru sektor pertanianlah yang terbukti dapat mensejahterakan rakyat, dulu kakek, nenek, orang tua kita hidup dengan hasil pertanian. Mereka merasa tenang. Nah, sekarang, anjloknya harga batubara tidak berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. Tapi jika anjlok harga karet, sawit, gabah, dan lainnya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat,” ujar Samri Shaputra.

Menurut Samri Shaputra, saatnya pemerintah berpikir untuk mengandalkan perekonomian rakyat di sektor pertanian dan pariwisata yang ramah lingkungan daripada melanggengkan pertambangan yang hanya merusak lingkungan. Kewenangan pertambangan juga saat ini berada di tangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak berkutik dalam menangani persoalan yang muncul akibat pertambangan.

Karena itu, Samri Shaputra mendukung terbitnya aspirasi anggota DPRD se-Kalimantan, dalam Bimtek Anggota DPRD PKS Regional Kalimantan, yaitu Kaltim, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltara pada 28 Oktober 2021.

”Kembalikan kewenangan daerah yang dirampas oleh pusat,” ujar Samri Shaputra. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status