Komisi II DPRD Samarinda Sulit Akses Data OPD, Butuh Transparansi Demi Fungsi Pengawasan
Kliksamarinda.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan masih sulitnya mendapatkan akses data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk badan usaha milik daerah seperti Perumdam Tirta Kencana. Kondisi ini dinilai menghambat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis data.
Terkait data OPD, Iswandi mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali meminta dokumen penting. Data yang diminta misalnya laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Namun hingga kini, pihaknya belum menerima data tersebut.
“Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Kenapa kita sulit mendapatkan data? Padahal kita ingin mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Kalau ada datanya, kita bisa bicara jelas,” ujarnya belum lama ini.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Samarinda tidak ingin bekerja hanya berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Setiap rapat dengan OPD mitra selalu diupayakan berbasis data yang valid agar pengawasan berjalan objektif.
Namun karena keterbatasan akses, Komisi II kerap mencari data pembanding dari sumber lain. Data tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada OPD terkait.
“Kalau tidak dapat dari mereka, kita cari di tempat lain. Tinggal kita klarifikasi, benar atau tidak. Tapi sebenarnya ini bukan tugas kami. Itu seharusnya menjadi peran Inspektorat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah berulang jika tidak segera dibenahi. Ia khawatir lemahnya transparansi dapat memicu persepsi negatif di masyarakat.
“Jangan sampai nanti muncul masalah yang sama terus, tapi tidak pernah jadi temuan atau diselesaikan. Ini bisa menimbulkan citra buruk,” katanya.
Ia juga mengingatkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketiganya tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan data yang transparan dan akurat.
Iswandi menambahkan, di tengah meningkatnya sorotan publik, terutama di media sosial, DPRD kerap menjadi pihak yang ikut disalahkan jika terjadi persoalan di daerah.
“Kalau ada masalah, pasti DPR ditanya. Di mana fungsi pengawasannya? Di mana fungsi penganggarannya? Karena itu, kami butuh kerja sama semua pihak agar semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
