Wali Kota Andi Harun Dukung Kemerdekaan Pers, Minta Wartawan Objektif Tulis Berita

Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersilaturahmi dengan perwakilan pengurus organisasi wartawan, jurnalis dan media, Senin sore 13 Juni 2022 di Anjungan Karangmumus Balaikota Samarinda. (Foto: Humas Setda Samarinda)

KLIKSAMARINDAWali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima kunjungan dan silaturahim sejumlah jurnalis dan perwakilan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pertemuan itu berlangsung di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Senin sore 13 Juni 2022, kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kota Samarinda, Hero Mardanaus Satyawan dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah. Hadir pula Ketua PWI Kaltim, Endro S. Effendi, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan, dan Komisioner Komisi Informasi Kaltim, Khaidir.

Wali Kota Andi Harun menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers. Karena itu, Wali Kota Andi Harun tidak memiliki niat dan tidak berkuasa untuk “membungkam” media.

Meski begitu, Wali Kota Andi Harun juga meminta kepada para jurnalis dan insan pers secara umum agar menuliskan dan menerbitkan berita dengan objektif.

“Saya mendukung kemerdekaan dan kebebasan pers. Saya hanya minta wartawan objektif dalam menulis berita, apakah itu berita terkait dengan kebijakannya maupun kegiatan pembangunan,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Pertemuan tersebut juga membahas terkait pemberitaan mengenai pembangunan kolam renang dan sauna di komplek rumah jabatan (rujab) Wali Kota Samarinda, Jalan S. Parman. Menurut Wali Kota Andi Harun, pembangunan sarana tersebut serba mini karena hanya berupa ornamen.

Kolam renang yang dibangun berukuran 16 m2. Sementara tempat sauna berukuran 6 m2. Pembangunan kedua sarana tersebut menelan biaya di bawah Rp100 juta.

“Kolam renang dan sauna itu hanya ornamen saja,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Wali Kota Andi Harun juga merinci, dana rehab rumah jabatan lebih kurang Rp9 miliar lebih. Dana sebesar itu untuk pembangunan gedung pertemuan yang bisa menampung 500 undangan.

Selain itu, ada pula rehab atap rumah jabatan, pembangunan tanki timbun air bersih, pembangunan rumah genset, pembangunan rumah penjaga mushola, serta penataan tanah dan pagar (bagian belakang rumah jabatan) yang berbatasan dengan tanah yang masih kosong dan berupa hutan.

“Tapi dalam pemberitaan kan yang dibesar-besarkan soal kolam renang dan sauna,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Selain pembahasan terkait pembangunan kolam renang dan sauna di rujab Wali Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun juga menerangkan konsep pembangunan kota sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Samarinda.
Wali Kota Andi Harun menyatakan, dirinya tak pernah menggunakan konsep menggusur. Konsep pembangunan yang digunakan adalah penertiban dengan pendekatan kemanusiaan dan melalui komunikasi bersama warga agar menerima program pembangunan pemerintah.

Namun, Wali Kota Andi Harun menyayangkan sejumlah pemberitaan yang menyebutnya penggusuran. Pemberitaan dengan term penggusuran dinilai Wali Kota Andi Harun tidak objektif.

“Tapi di media tertentu, saya disebut menggusur. Itu, kan tidak objektif,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Pemberitaan pada media tertentu terkait penertiban PKL di Sungai Dama juga disebut sebagai penggusuran. Padahal, penertiban PKL itu bagi mereka yang berjualan di bahu jalan atau trotoar.

Alasan Pemkot Samarinda karena keberadaan PKL di tepi jalan atau trotoar mengganggu pengguna jalan umum yang jumlahnya ribuan orang setiap hari.

Wali Kota Andi Harun sendiri tidak melarang PKL berdagang karena itu terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi warga. Syaratnya, harus sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi tidak boleh di bahu jalan, di trotoar, atau di atas saluran air,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Intoniswan mengungkapkan dalam silaturahim tersebut, Wali Kota Andi Harun sebagai nrasumber berhak menunda proses wawancara ketika menghadapi wartawan saat proses door stop hingga waktu yang ditentukan kemudian. Pasalnya, menurut Intoiswan, wawancara door stop rawan bermasalah.

“Karena tanya jawab dalam waktu sangat terbatas. Baik itu wartawan tak sempat menjelaskan backgroud berita yang akan ditulisnya dan narasumber juga tak sempat bertanya substansi dari berita yang akan ditulis, agar beritanya sesuai konteks,” ujar Intoiswan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com