Warta

Pasar Murah di Samarinda akan Digelar Dinas Ketapang, Catat Tanggal dan Lokasinya

KLIKSAMARINDA – Koordinasi Internal Pengendalian Inflasi digelar Pemkot Samarinda, Senin (19/1/2026) kemarin. Berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III Balai Kota Samarinda, koordinasi ini merupakan tindak lanjut setelah mengikuti secara virtual Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekjen Kemendagri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir.

Dikutip KLIKSAMARINDA dari laman resmi PPID Samarinda, berdasarkan data BPS Samarinda, sektor transportasi mencatat kenaikan inflasi tahunan sebesar 1,58 persen. Dengan andil terbesar berasal dari angkutan udara.

Dari sektor ketahanan pangan, Dinas Ketapang Samarinda melaporkan pelaksanaan GPM bekerja sama dengan BI Perwakilan Kaltim yang akan digelar di 5 kelurahan.

Di antaranya Bukuan, Rawa Makmur, Loa Bakung, Sungai Kapih, dan Gunung Lingai. Waktunya pada 3 sampai 5 Februari 2026 dan 10 sampai 11 Februari 2026. Dinas Ketapang Samarinda juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan kepada 450 KK di tiga kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, Perusda Varian Niaga berperan menjaga keseimbangan harga ayam dan telur melalui kemitraan dengan peternak lokal. Lalu Satgas Pangan Polresta Samarinda mendorong TPID untuk melakukan sidak ke lapangan.

DISTRIBUSI SOLAR PERLU DIJAGA

Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Nadya Turisna, kemudian menambahkan jika distribusi solar bersubsidi perlu dijaga agar tidak mengganggu distribusi logistik dan layanan publik. Dia juga menyampaikan arahan Dirjen PolPU Kemendagri mengenai gerakan menanam cabai di kalangan pelajar SMA/sederajat, dengan pendampingan Dinas Ketapang dan OPD terkait.

Menutup koordinas, Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri menyampaikan optimisme jika TPID Samarinda mampu menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas Harga. Tujuannya, tak lain demi kenyamanan masyarakat menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Terima kasih, ini adalah kerja rutin yang harus terus kita jaga,” katanya. “Mari kita monitor bersama dan sampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Tujuannya satu menjaga inflasi tetap stabil demi kesejahteraan masyarakat,” timpal Saefuddin Zuhri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *