Arahan Presiden Joko Widodo Minta TPID Siap Hadapi Inflasi
KLIKSAMARINDA – Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 18 Agustus 2022. Dari beberapa arahan, Presiden memberikan penekanan terhadap kesiapan Indonesia menghadapi inflasi.
Menurut Presiden, saat ini dunia dalam kondisi sulit dan tidak normal. Terutama setelah 2 tahun dunia diterpa pandemi.
Karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan kerja sama lebih erat untuk menghapi kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan.
Presiden menyatakan bahwa ituasi yang dihadapi ini adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit.
Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan.
“Inilah yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar standar pakem, enggak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak bisa. Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat lebih lagi harus detail, juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” demikian ujar Presiden.
Selain itu, presiden juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi inflasi. Menurut Presiden, momok semua negara sekarang ini inflasi.
“Momok semua negara sekarang ini inflasi,” ujar Presiden.
Karenanya, Pemerintah pusat dan daerah harus kembali melakukan koordinasi khususnya dalam Tim Pengendalin Inflasi baik di pusat (TPIP) maupun di daerah (TPID).
“Tapi saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan; provinsi, kabupaten, kota; gubernur, bupati, wali kota; TPID-TPID, TPIP semuanya bekerja, rampung, selesai untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 (persen), selesai. Wong kita barangnya juga ada kok,” kata Presiden.
Presiden juga menyoroti serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang masih rendah. Dalam hitungan presiden, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp472 triliun.
“Karena juga belanja di daerah itu masih, sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp472 triliun,” ujar Presiden.
Padahal, menurut Presiden, penyaluran APBD penting untuk perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah. Presiden pun meminta agar APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat.
“Ini penting sekali. Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Presiden. (*)
