News

Melirik Samboja Kukar, Daerah Yang Ditawarkan Dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kaltim

Pemerintah Provinsi (Pempro) Kalimantan Timur (Kaltim) menawarkan dua lokasi sebagai tempat untuk pemindahan Ibukota Negara. Kedua daerah itu terdapat di Bukit Soeharto, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam acara talkshow di sebuah acara televisi swasta, Selasa 20 Agustus 2019, Gubernur Kaltim, Isran Noor, menyatakan jika kedua wilayah itu siap menjadi tempat untuk Ibu Kota Negara yang baru.


“Tidak ada mana yang lebih siap. Dua-duanya siap jika rencana pemindahan Ibukota ke Kaltim,” aku Gubernur Kaltim, Isran Noor disambut tepuk tangan riuh mereka yang hadir di Program Indonesia Lawyers Club (ILC) melalui siaran TV ONE, Selasa malam.

Link: https://youtu.be/HXeWmd1XfKI
Nah, menurut Isran, salah satu persiapan untuk menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara jika pasti di Kaltim, adalah Pemprov Kaltim akan membuat peraturan mengenai penataan kawasan khusus non komersial yang akan dipayungi oleh Peraturan Gubernur.

“Nanti akan dilakukan mengenai penataan kawasan khusus non komersial yang akan dipayungi oleh Peraturan Gubernur untuk mengenclave kawasan itu untuk tidak ada Tuan Takur Tuan Takur yang bermain di sana,” ujar Gubernur Isran dalam wawancara di Metro TV, Selasa sore 20 Agustus 2019.

Link: https://youtu.be/pyJ2NmX4m6U

Nah, dalam kenyataan di lapangan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan membawa fenomena baru di masyarakat. Satu di antaranya adalah pencarian lahan, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Kecamatan Samboja mencuat sebagai kandidat Ibu Kota Negara baru. Kecamatan ini memiliki luas 1.045,90 KM² di kawasan pesisir. Baru sekitar 40 persen kawasan ini yang digunakan masyarakatnya. Wilayah ini berdekatan dengan Taman Bukit Suharto yang ditawarkan sebagai wilayah untuk Ibu Kota Negara baru. Sejumlah proyek besar telah dibangun di Kecamatan Samboja, seperti proyek pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 90 kilometer.

Pada awal tahun 2010, warga Kecamatan Samboja mendukung rencana pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir yang terdiri dari 4 kecamatan lainnya di pesisir pantai Kaltim. Nah, dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota negara baru ke daerah ini, warga Kecamatan Samboja mulai membuka diri untuk masuknya orang luar ke daerahnya. Pun terhadap para spekulan atau broker properti yang masuk untuk mencari lahan usaha di kecamatan ini.

Tokoh masyarakat Samboja, Anwar mengatakan, sejak kemunculan wacana pemindahan Ibu Kota ke daerahnya, banyak warga luar daerah yang berdatangan ke Samboja. Anwar mengakui, mereka rerata menanyakan lokasi dan keberadaan tanah dengan luasan 5-10 hektare. Menurut Anwar, harga jual tanah saat ini masih belum mengalami kenaikan. Harga tanah di Kecamatan Samboja masih bergantung dari lokasi dan letak dari titik keramaian.

”Ada saja yang datang, bertanya: ada tanah dijual, kah Pak. Banyak, lah. Beberapa orang mencari tanah di wilayah Samboja. Tapi tidak mengatakan akan membangun di Ibu Kota itu,” ujar Anwar, warga Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja.

Pengakuan terkait adanya pencarian lahan dari warga luar Samboja pun diakui oleh pihak Kecamatan Samboja. Pelaksana Tugas (Plt) Camat Samboja, Nurkholis mengakui banyak sekali laporan tentang adanya warga yang mencari tanah di wilayahnya. Namun, ia mengaku belum ada transaksi pelepasan hak atas tanah secara besar-besaran yang mencapai 1-2 hektare. Harga tanahpun belum ada kenaikan.

”Masukan dari beberapa lurah, para inspektor atau orang mencari tanah di wilayah Samboja. Tapi, dua bulan terakhir bisa kami sampaikan bahwa belum ada transaksi atau pengurusan surat tentang jual beli tanah, pelepasan hak atas tanah secara besar besaran di kecamatan Samboja. Sampai saat ini belum tahu tingkat kenaikannya. Mungkin masyarakat akan melihat kemungkinan peluang untuk menaikkan harga tanah,” ujar Nurkholis.

Warga Samboja berharap jika rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kecamatan Samboja, Kukar, Kaltim pasti berlanjut, kesejahteraan dan cita-cita menjadi daerah pemekaran baru bisa terwujud. (Jie)