Kepala BKD Kaltim Hadiri Rakornis Kepegawaian di Bali
KLIKSMARINDA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah menghadiri langsung Rapat Koordinasi Kepegawaian Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021. Kepala BKD Kaltim didampingi jajarannya Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, Andry Prayugo, dan Kabid Mutasi ASN, M Jasniansyah.
Turut menghadiri pula secara daring para Pejabat Struktural di lingkup BKD maupun Kantor UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD di kantor masing-masing.
”Ada tiga agenda utama dalam kegiatan itu, yaitu launching Sistem Informasi kepegawaian nasional (Simpegnas), pengumuman Instansi Pemenang BKN Award, dan kebijakan rekrutmen Guru PPPK tahun 2021, ujar Diddy Rusdiansyah melalui keterangan tertulisnya, Jumat 2 Juli 2021.
Rakornas yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dipusatkan di Pulau Dewata Bali dengan mengangkat tema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis”.
Rakornas Kepegawaian dihadiri secara daring Wakil Presiden RI KH Ma`ruf Amin dengan penyampaian utama kebijakan dan penerapan digitalisasi manajemen ASN di era kerja baru, dan pengumuman penerimaan BKN Award tahun 2020.
Wapres Ma’ruf Amin meminta instansi pemerintah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi untuk segera menyelesaikannya. Menurut Wapres Ma’ruf Amin enyederhanaan birokrasi merupakan salah satu arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
“Penilaian tema sesuai dengan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan besar saat ini, yaitu kondisi pandemi Covid19, dan menuntut adanya tatanan pola kerja baru ASN dalam rangka menjamin terselenggaranya publik yang prima, dan mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah, dan adaptif, serta dinamaika persaingan global seiring era revolusi industri, yang menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutan.
Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Wapres Ma’ruf Amin juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta semua instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis.
Tujuannya, agar transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi dapat terwujud. Salah satu yang dilakukan adalah percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
“Hal ini memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja. Di samping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan mobilitas ASN [Aparatur Sipil Negara] yang agile atau lentur,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Pelaksanaan Rakornas Kepegawaian dalam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan Manajemen Kepegawaian dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan membangun komitmen Bersama.
Badan Kepegawaian Negara meluncurkan aplikasi Simpegnas yang dilakukan langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana bersama Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada pertemuan dengan Instansi Pengelola Kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang berlangsung pada Kamis, 01 Juli 2021 di Nusa Dua, Bali secara hybrid dan bersamaan dengan dimulainya PDM ASN dan PPT Non-ASN mulai Juli 2021.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan instansi pemerintah memerlukan ASN yang bisa berpikir ke depan, antisipatif dan juga dapat berpikir reflektif.
“Diperlukan ASN yang berpikir reflektif dengan mengkaji ulang hasil pemikiran atau think again, dan berpikir secara horizontal serta lintas disiplin atau think across untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis,” ujar Bima Haria Wibisana.
BKN juga mengumumkan Pemenang BKN Award 2021 dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021 yang diselenggarakan secara hybrid.
Terdapat 5 kategori penilaian BKN Award 2021, yakni, perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun (kategori I), implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT (kategori II), penilaian kompetensi (kategori III), implementasi penilaian kinerja (kategori IV), dan komitmen pengawasan dan pengendalian (kategori V). (*)
