“Kartu Sakti” Untuk Si Miskin Dari Pemkot Samarinda
Samarinda, Kalimantan Timur – Nureni (56) tampak bahagia saat Ernawati, Sekretaris RT 16, datang ke rumahnya untuk mengantarkan kartu pembelian gas LPG 3 Kilogram dari Pemkot Samarinda untuk keluarga miskin yang dilaunhing oleh Pemkot Samarinda pada 19 September 2024 di Jalan Pangeran Suryanata Samarinda Ulu.
Warga RT 16 di Kelurahan Bukit Pinang Samarinda ini menangis bahagia setelah menerima kartu pembelian gas LPG 3 kilogram. Sebagian beban berat wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangganya ini terasa hilang.
Sebelumnya, ia selalu memutar otak untuk mengatur keuangan dengan gaji Rp1,2 juta dari pekerjaannya yang selalu kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat Parni (60) sang suami.
Sejak setahun terakhir, Parni suaminya mengalami gangguan penglihatan sehingga harus selalu mendapat perhatian lebih, bahkan belum lama ini harus dioperasi untuk mengembalikan fungsi penglihatannya.
Beruntung kehidupan mereka masih dibantu oleh Mariyati (20) anak Tunggal mereka yang sehari-hari berkerja sebagai penjaga toko. Meski tidak banyak namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.
Dengan adanya program pembelian gas LPG 3 Kg yang ditujukan bagi warga miskin itu, ia merasa terbantu karena harga yang diberikan sesuai Harga Eceran tertinggi (HET) yaitu Rp18.000.
“Harga yang kami beli di pangkalan saat menggunakan kartu ialah Rp18.000, sementara sebelum ada kartu ini saya membeli di luar pangkalan dengan harga Rp25 ribu sampai Rp30 ribu, bahkan jika terjadi kelangkaan harga gas elpiji 3 Kg mencapai harga Rp40 ribu–Rp 50ribu,” kata Nur kepada Klik Samarinda di rumahnya Kamis (10/10/2024).
Karena ia sering tidak kebagian, lanjut Nur, apalagi di saat para pembeli sudah berkumpul di pangkalan, otomatis ia tidak kebagian karena tidak bisa menunggu lama karena selain tugasnya sebagai asisten rumah tangga ia juga harus menunggu sang suami yang sakit.
“Kadang tidak kebagian karena banyaknya pembeli gas elpiji di pangkalan apalagi harganya Rp18 ribu, akibatnya ia harus beli di warung dan harganya mahal,” kata Nur.
Jika harganya sampai Rp30 ribu atau bahkan Rp40 ribu, Nur terpaksa tidak membeli gas elpiji, ia memilih mencari kayu bakar dan memasak menggunakan kayu bakar, karena di rumah seluas 36 m3 ini selain ada kompor gas ia juga memiliki kompor kayu yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Nur mengatakan berdasarkan hasil penilaian dari Pemkot Samarinda ia mendapatkan jatah pengambilan gas Elpiji 3 Kilogram sebanyak 2 kali sebulan. Hal ini berdasarkan jumlah jiwa dalam satu keluarga.
Pada kesempatan itu Nur juga sempat dengan terpaksa membawa suaminya yang mengalami gangguan pada mata untuk mengambil gas elpiji 3 kilogram sebagai syarat utama mengambil gas elpiji subsisidi.
“Saya terpaksa membawa bapak untuk ikut ke pangkalan karena syarat pertama pendaftaran kartu yang disesuaikan dengan aplikasi My Pertamina, karena yang terdaftar menggunakan nama bapak. Namun setelah terdaftar baru pembelian boleh diwakilkan kepada keluarganya. Itu pun yang terdaftar di dalam kartu keluarga. Kalau tidak ada di kartu keluarga tidak boleh membeli walaupun membawa kartu pembelian dari Pemkot,” jelasnya.
Kini Nur mengaku senang karena dengan kartu pembelian elpiji 3 kg dari Pemkot Samarinda ia tidak lagi harus antre berjam-jam untuk mendapatkan gas elpiji.
“Karena setiap ada pengiriman para pemegang kartu dihubungi oleh pangkalan tempat para warga terdaftar,” pungkasnya.
Sementara itu Ernawati Sekretaris RT 16 mengaku bahwa program pemberian kartu pembelian elpiji 3 Kg merupakan hasil evaluasi mendalam dari proyek percontohan yang dilakukan di Bukit Pinang. Program ini akan terus disempurnakan seiring dengan pelaksanaannya.
Ernawati mengatakan bahwa daftar penerima manfaat program ini ditempel di setiap pangkalan gas untuk memastikan transparansi dan memudahkan pengawasan oleh masyarakat.
Pendataan yang akurat menjadi kunci keberhasilan program ini. Warga berharap program kartu khusus ini tidak hanya akan mengatasi masalah kelangkaan gas melon, tetapi juga menekan praktik penimbunan yang sering kali memicu ketidakstabilan harga di pasaran.
“Kami juga telah mengeluarkan beberapa warga berstatus PNS dari daftar penerima manfaat, dan kami akan terus memperbarui data agar program ini benar-benar tepat sasaran,” kata Ernawati.
“Semua data diawasi oleh Pemkot sehingga jika ada penyimpangan langsung ditindaklanjuti, termasuk ada beberapa nama yang tidak berhak langsung dikeluarkan dan digantikan kepada warga yang berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg,” jelas Ernawati.
Dukungan Pemkot Samarinda
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa program Kartu Pembelian Gas Elpiji 3 Kg untuk masyarakat miskin ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa gas elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah tepat sasaran.
Kartu itu berfungsi untuk mengontrol pendistribusian tabung gas bersubsidi. Memang sudah seharusnya pembelian gas melon ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin.
Berdasarkan data awal yang dikumpulkan, mencapai 498 kepala keluarga penerima. Mereka akan dilayani pembelian gasnya di lima pangkalan, di antaranya Pangkalan H. Aspani, Pangkalan H. Hariyadi, Pangkalan 64.751.10, Pangkalan Al-Ansor, dan Pangkalan Chalif.
“Kami juga menggandeng Pertamina dan Hiswana Migas untuk memastikan kelangkaan yang pernah terjadi sebisa mungkin dihindari,” kata Andi Harun.
Data awal yang ada saat ini, ke depannya akan disesuaikan kembali sesuai dengan data warga miskin dari aplikasi Social Security Number (SCN) Pemkot Samarinda. Ada yang tergolong masyarakat miskin sebanyak 15.850 KK dan masyarakat miskin ekstrem sebanyak 1.329 KK.
“Kartu ini disesuaikan dengan zonasi agen dan pangkalan gas sehingga dapat mengurangi berbagai permasalahan dalam pendistribusian LPG kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan usaha mikro,” jelasnya.
Area Manager Comm, Relations & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra mendukung penerapan kartu tepat sasaran yang baru saja dilaunching Pemkot Samarinda, sehingga penyebaran gas elpiji 3 kilogram bisa terdata dan tepat sasaran, khususnya di Kelurahan Bukit Pinang.
Sistem baru ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan yang kerap terjadi terutama menjelang hari raya. Pertamina akan melakukan penyesuaian distribusi berdasarkan data penerima gas subsidi yang diberikan Pemkot Samarinda.
“Kami telah menetapkan bersama Pemkot Samarinda dengan kuota sebesar 29 ribu kilogram untuk elpiji 3 kg hingga tahun 2024,” Kata Arya kepada Media di Samarinda.
Harapannya pendistribusian gas bersubsidi ini akan lebih tertata dan lebih tepat sasaran, disesuaikan dengan data warga benar-benar mebutuhkan.
Mendukung langkah Pemkot Samarinda, Pertamina juga telah menyiapkan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat membeli elpiji 3 kg dengan lebih mudah. Semua pangkalan yang terlibat diwajibkan menjual sesuai dengan data NIK atau KK yang telah terdaftar.
Penetapan ini juga diharapkan tidak sekadar menata ulang distribusi LPG, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembelian.
Dalam pelaksanaan program ini, masalah harga juga menjadi perhatian utama karena harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kg ditetapkan sebesar Rp18 ribu. Dari itu ia mengharapkan agar masyarakat membeli langsung dari pangkalan resmi agar tidak dikenakan harga lebih tinggi oleh pengecer.
“Kami memasok gas melon dari lima SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) di Kukar dan Samarinda. Kami juga telah berkoordinasi untuk memperbaiki sistem distribusi di SPBE yang ada di Samarinda, mengingat kebutuhan LPG subsidi, baik 3 kg, 5,5 kg, maupun 12 kg, terus meningkat di kota ini,” tegasnya.
(Suriyatman)
