Diskominfo Kukar Bimtek SAKIP Demi Peningkatan Kinerja
KLIKSAMARINDA – Berlangsung 12 hingga 14 Oktober 2023, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Bimtek SAKIP jajaran Diskominfo Kukar ini berlangsung di Hotel Eden, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hadir sebagai peserta Bimtek ini sebanyak 25 ASN Diskominfo Kukar.
Bimtek SAKIP ini dibuka oleh Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar, Andri Afiat. Narasumber dalam acara ini adalah Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI, Nita Yiswa.
Dalam sambutan Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto yang dibacakan oleh Andri Afiat, disebutkan bahwa SAKIP memiliki peran strategis dalam mengukur keberhasilan atas capaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
SAKIP bukan sekadar dokumen pelaporan rutin, melainkan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
Menurut Dafip Haryanto, hingga saat ini Pemkab Kukar berkomitmen untuk mendorong terciptanya good governance sekaligus government yang berorientasi pada hasil. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan hal ini adalah melalui pendekatan manajemen berbasis kinerja, yang dikenal sebagai Performance-based management.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan output yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah.
“SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. SAKIP merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya good governance sekaligus result oriented government dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai out put berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Andri Afiat berharap bahwa Bimtek SAKIP ini akan memberikan dampak positif pada perbaikan penilaian SAKIP Diskominfo Kukar pada tahun mendatang.
Menurut Andri, pada tahun sebelumnya, nilai SAKIP Diskominfo Kukar mencapai 93. Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan hasil yang sudah dicapai dapat lebih meningkat dan menjadikan Diskominfo Kukar sebagai yang terbaik di Kabupaten Kukar.
“Tahun yang lalu nilai SAKIP Diskominfo Kukar mencapai nilai 93. Semoga dengan bimtek ini, hasil yang sudah capai dapat lebih meningkat dan menjadi yang terbaik di Kabupaten Kukar,” harapnya.
Selain bisa memberikan dampak positif terhadap penilaian SAKIP, Andri Afiat juga berharap bimtek ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam penyusunan Renstra di Diskominfo Kukar. Pemahaman yang lebih baik ini akan menjadi pondasi kuat bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
“Kepada peserta saya minta dapat mengikuti acara ini dengan baik, agar nanti dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kukar dimasa akan datang,” ujar Andri.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. SAKIP selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dengan demikian, SAKIP digunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
Dalam SAKIP, perencanaan menjadi langkah awal untuk menetapkan target kinerja. Selanjutnya, penganggaran akan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Terakhir, pelaporan kinerja akan mencatat sejauh mana target tersebut tercapai.
Bimbingan Teknis SAKIP yang diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adalah langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. SAKIP menjadi alat penting dalam mengukur keberhasilan dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah. (Adv/DiskominfoKukar)
