Baharuddin Demmu Soroti Kondisi 187 Desa di Kaltim Yang Belum Teraliri Listrik
KLIKSAMARINDA – Sorotan atas kondisi kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) datang dari anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Menurut Baharuddin Demmu, hingga 2023, masih ada ratusan wilayah desa di Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum tersentuh listrik.
Kondisi tersebut, menurut Baharuddin Demmu, menunjukkan keprihatinan. Hal ini juga menunjukkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim belum merata.
Baharuddin Demmu menegaskan, dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat perlu menyuarakan langsung kondisi masyarakat.
Satu di antaranya kondisi masyarakat yang masih membutuhkan sentuhan energi listrik. Padahal Kaltim telah banyak memberikan manfaat terhadap pendapatan negara.
“Permasalahan listrik di berbagai desa Kaltim. Salah satunya di Kecamatan Muara Badak. Nasib ratusan kepala keluarga di Salo Palai dan Badak Makmur yang belum teraliri listrik harus menjadi perhatian bersama,” ujar Baharuddin Demmu saat Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Senin 26 Juni 2023.
Dalam Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo serta Sekwan Norhayati US, Baharuddin Demmu juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Namun kenyataannya adalah masih ada 187 desa di Kaltim yang belum dialiri listrik. Dua desa di antaranya ada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam dua tahun ini, dua wilayah tersebut belum dialiri listrik. Khususnya di Desa Salo Palai dan Desa Badak Makmur.
Desa Salo Palai dihuni 236 kepala keluarga yang terdiri dari 642 jiwa. Sampai hari, menurut Baharuddin Demmu, wilayah tersebut tidak mendapatkan aliran listrik
“Di Desa Badak Hulu lebih miris lagi. Di situ Badak Makmur 60 ke 200 jiwa. Padahal dekat dengan kantor kecamatan,” ujar Baharuddin Demmu.
Karena itu, Baharuddin Demmu meminta pemerintah memanggil pihak PLN agar memberikan penjelasan tentang perencanaan kelistrikan di Kaltim.
“Yang kami harapkan adalah bagaimana penyampaian persoalan listrik, kapan direncanakan dan diselesaikan. Saya mohon kepada pemerintah pihak PLN dipanggil supaya 187 desa di Kaltim ini bisa mendapatkan listrik,” ujar Baharuddin Demmu.
Agenda rapat paripurna tersebut berisi tentang Tanggapan dan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim M Syirajuddin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan tanggapan atau jawaban pemerintah tersebut nantinya akan menjadi bahan refrensi bagi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas rancangan peraturan daerah dimaksud. (Adv/DPRD Kaltim)
