Pemprov Kaltim Gelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Konsultasi publik RPD Kaltim ini berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis 16 Februari 2023.
Pelaksanaan Forum konsultasi publik ini terbagi menjadi beberapa sesi acara, yaitu pembukaan berupa sambutan dan arahan dari Gubernur Kaltim diwakili Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari unsur Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Otorita IKN.
Pihak Bappeda Provinsi Kaltim menyampaikan paparan substansi Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Yusliando menyatakan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta dan sekitar 100 peserta hadir secara daring yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat (unsur Kemendagri, Bappenas, dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara), Forkopimda, DPRD Kaltim, Pemprov. Kaltim, instansi Vertikal, Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota, TGUP3 Kaltim, Akademisi, Perwakilan Tokoh Masyarakat, BUMD, Asosiasi Profesi, Mitra Pembangunan, Organisasi Dunia Usaha dan Masyarakat.
Tak terkececuali Tim Penyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Tim Evaluator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Yusliando menambahkan, kegiatan ini digelar sebagai pelaksanaan amanat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan otonom baru.
“Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu yang diamanahkan untuk menyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Kaltim Tahun 2024-2025”, ujar Yusliando.
Forum Konsultasi Publik ini merupakan satu tahapan substansi yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur.
“Tujuannya untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026,” ujar Yusliando.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, menyampaikan arahan Gubernur Kaltim pada Forum Konsultasi Publik RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
“Capaian indikator makro pembangunan telah baik seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, IPM, angka pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Namun Kalimantan Timur masih perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada kondisi angka kemiskinan di Kalimantan Timur,” ujar Sri Wahyuni.
Selain itu, Sri Wahyuni juga menyatakan bahwa Kalimantan Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibanding Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“Kalimantan Timur pada Tahun 2022 memiliki angka kemiskinan sebesar 6,44%. Berkenaan dengan itu Gubernur Kalimantan Timur menekankan agar program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama,” ujar Sri Wahyuni.
Di samping itu, Sri Wahyuni menambahkan bahwa target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai Tahun 2023 harus dipastikan dapat tercapai terutama yang berkaitan dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Bila belum tercapai maka perlu dituangkan dalam fokus RPD Tahun 2024-2026.
Beberapa tema pembangunan yang disusun antara lain pada Tahun 2024 adalah peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan; Tahun 2025 adalah optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing; dan pada Tahun 2026 adalah pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN. (Pia/Adv/KominfoKaltim)
