Indagkop Kaltim Usulkan Bangun Food Station
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, Senin, 13 Maret 2023 di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
KLIKSAMARINDA – Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kaltim, Sa’duddin, mengusulkan agar Provinsi Kaltim terus melakukan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Satu upaya tersebut, menurut Sa’duddin, adalah melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pada palaku usaha distribusi lintas kab/kota. Selain itu, Sa’duddin juga menyatakan bahwa pemerintah juga harus melakukan monitoring harga dan stok di beberapa pasar tradisional dan ritel modern di seluruh kab/kota.
“Melakukan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga dan kelangkaan barang di daerah, melaksanakan pasar murah di masing-masing daerah yang rutin di lakukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga kebutuhan,” ujar Sa’duddin saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, Senin, 13 Maret 2023 di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.
Sa’duddin juga menyatakan perlunya menjalin kerjasama dengan daerah sentra produksi untuk memenuhi barang kebutuhan pokok di Kalimantan Timur.
Selain itu, Sa’duddin menambahkan, untuk rencana jangka panjang Kalimantan Timur ke depannya harus memiliki Food Station.
“Food Station ini tentunya bertujuan agar Kalimantan Timur bisa untuk memastikan ketersediaan di wilayahnya. Food Station mempunyai peran strategi dalam mengendalikan harga dengan memastikan pasokan tersedia,” ujar Sa’duddin.
HLM TPID Kaltim ini digelar dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan barang penting serta kelancaran distribusi khususnya menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Fitri 1444 H.
TPID dihadiri oleh Perwakilan Bupati/Walikota se-Kaltim, Jajaran Forkopimda se-Kaltim, Kepala OPD Prov. Kaltim, dan Kabag Perekonomian se-Kaltim.
Mengusung tema “Upaya Penguatan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan untuk Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2023” HLM ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Selain Muhammad Sa’duddin, hadir beberapa narasumber antara lain, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, Ricky P. Gozali, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, dan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim.
Hadir pula perwakilan dari Perum BULOG Divre Kaltimtara dan PT. Pertamina untuk menyampaikan laporan update kondisi terkini mengenai ketahanan dan ketersediaan Beras dan BBM di wilayah Kalimantan Timur.
HLM ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Menurut Wagub Hadi Mulyadi, rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan tema Upaya penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim 2023, dalam rangka koordinasi antar stakeholder yang bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Wagub Hadi Mulyadi mendorong agar memitigasi dampak kenaikan permintaan pasar menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Mitigasi harus dipahami setiap tahun terjadi seperti itu khususnya menjelang maupun pelaksanaan hari besar keagamaan.
“Langkah antisipatif yang kita dilakukan pada saat ini, untuk memastikan data permintaan dan supply dari dan luar Kaltim, karena komoditas hortikultura itu sebagian besar didatangkan dari luar Kaltim, dan kerjasama yang dilaksanakan selama ini kiranya dapat terus berjalan, dan ditingkatkan, serta bisa terpantau akan kebutuhan dan kekurangan pasokan kebutuhan,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan ada beberapa strategi yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi yang perlu dilakukan menjelang hari besar keagamaan nasional Ramadan dan Idul Fitri.
Yaitu stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi perhatian bersama di kabupaten dan kota, juga TPID Provinsi.
“Kemudian inspeksi mendadak (sidak) terhadap pasar dan distributor ini tetap akan dilakukan gerakan pangan dan pasar murah di level provinsi dan kabupaten/kota, juga peran perusda yang selama ini belum optimal agar dioptimalkan terkait penyediaan bahan pokok penting dengan harga terjangkau,” ujar Sekdaprov Sri Wahyuni. (*)
