DPRD Kaltim Dukung Pelaksanaan Pemilu Damai 2024
KLIKSAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Agenda ini sekaligus penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024, dilaksanakan di Aula KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda, Senin 13 Maret 2023.
Acara dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto bersama PJU Polda Kaltim, Kapolres Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Instansi Terkait, Forkopimda, Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Tri Budi Utomo bersama jajaran, Danrem 091/ASN Kolonel Inf Dendi Suryadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan anggota DPRD Kaltim Jahidin Siruntu, Ketua Bawaslu Kaltim, Ketua KPU Kabupaten Kota se Kaltim serta Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provisi Kalimantan Timur.
“Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dirangkai dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 sebagai momentum pernyataan bersama untuk saling mendukung kelancaran proses pemilu 2024 menuju pemilu yang aman, damai dan menjaga Kaltim selalu kondusif, para peserta Pemilu pun bisa menerima hasilnya,” ujar Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah.
Gubernur Isran Noor menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan Kapolda Kaltim Irjen Polisi Imam Sugianto. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen serta pernyataan Deklarasi Pemilu Damai dari pimpinan dan perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.
“Semoga ini akan menjadi rujukan dan kita ikuti secara konsisten untuk berpartisipasi penyelenggaraan pesta demokrasi bangsa. Semoga pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti berjalan lancar, aman dan damai,” ujar Gubernur Isran Noor.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini meminta kepada seluruh partai politik agar dapat mengikuti pelaksanaan pemilu serentak 2024 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menciptakan suasana aman dan kondusif di seluruh negeri.
“Pimpinan partai politik itu biasanya tidak masalah, yang ribut-ribut justru pendukugnya. Untuk itu partai politik juga harus bisa mengatur dan mengontrol pendukungnya. Tapi kita patut bersyukur karena dalam setiap pemilihan umum berjalan lancar dan sukses, dengan kondisi aman dan damai, meskipun negara Indonesia ini jumlah pemilihnya diatas 200 juta penduduk. Artinya demokrasi berjalan dengan baik. Karena bangsa kita memiliki etika dan adat istiadat yang sangat bagus,” urai Gubernur Isran Noor.
Pemilu 2024, lanjutnya adalah pemilu terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dengan nilai anggaran yang besar, diperkirakan sekitar Rp110 triliun untuk pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada pertengahan November 2024.
“Ini merupakan tantangan yang luar biasa, dari sebuah proses yang harus diikuti. Di Kaltim anggarannya kisaran Rp350 sampai Rp500 miliar. Tidak masalah anggaran besar, karena ini memang suasana demokrasi kebangsaan dalam pelaksanaan kegiatan politik bangsa dan sebuah perwujudan hak asasi politik, hak asasi demokrasi dan itu juga hak asasi manusia, nilai itu sangat pantas,” pungkasnya.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo meminta masyarakat agar mengedepankan sikap toleransi, walaupun berbeda pilihan namun tetap bersaudara.
“Jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan,” ujar Mayjen TNI Tri Budi Utomo.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyebut kerja sama Polda Kaltim dan KPU Kaltim ini adalah langkah awal yang baik dan keyakinan bersama bahwa pemilu serentak tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan damai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sigit Wibowo mengharapkan dengan penandatanganan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim menciptakan pelaksanaan Pemilu yang kondusif dan damai.
Sigit Wibowo yang hadir mewakili pimpinan DPRD Kaltim dalam prosesi penandatanganan kerja sama antara Ketua KPU dengan Polda Kaltim juga mengharapkan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang kondusif, jujur, transparan dan adil.
“Penandatanganan tersebut memang rutin dilaksanakan setiap pesta demokrasi lima tahun sekali, dan selama ini penyelenggaraan Pemilu untuk wilayah Kaltim terlaksana secara kondusif. Penandatanganan perjanjian ini memberikan pendampingan dan pengawalan instensif Polda dalam tahapan-tahapan Pemilu, mengurangi atau bahkan bisa menghindari tindak kecurangan terkait kepemiluan, baik dari peserta mau pun pelaksana,” ujar Sigit Wibowo.
Menurut Sigit Wibowo, DPRD Kaltim meminta agar pihak kepolisian untuk terus menjaga sinergitas bersama KPU dan TNI membangun demokrasi yang bersih, dan bebas dari praktik pelanggaran terhadap proses pemungutan suara.
‘Kami mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif. Ini menjadi tugas semua pihak, baik itu Pemerintah, KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, peserta Pemilu serta masyarakat umum,” tandas Sigit Wibowo. (Adv/DPRDKaltim)
