DPRD Kaltim

Kaltim Hadapi Pensiun Guru Besar-besaran 2023-2025, Salehuddin Minta Pemerintah Lakukan Pemetaan

KLIKSAMARINDAProvinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menghadapi masa pensiun guru besar-besaran pada rentang 2023-2025.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin, gelombang pensiun guru dan tenaga pendidik di Kaltim itu menjadi bagian dari penetapan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbud-Ristek) Republik Indonesia (RI) tentang pensiun guru atau tenaga pendidik di Indonesia secara besar-besaran pada tahun 2023-2025.

“Jadi pada tahun 2023-2025 itu, akan terjadi pensiun secara besar-besaran untuk posisi guru dan tenaga pendidik,” ujar Salehuddin, Selasa 21 Maret 2023, saat interupsi dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun 2023 DPRD Kaltim.

Menurut Salehuddin, guru dan tenaga pendidik di Provinsi Kaltim akan mengalami masa pensiun sekitar 30 hingga 40 persen dari total guru yang ada saat ini.

Dampaknya, Salehuddin memperkirakan akan banyak sekolah di Provinsi Kaltim menghadapi persoalan kekurangan guru dalam beberapa tahun ke depan.

“Untuk Kaltim, saya nilai hampir 30-40 persen guru dan tenaga pendidik yang akan pensiun. Kalau ini terus berlanjut, banyak sekolah yang akan kekurangan guru,” ujar Salehuddin.

Di sisi lain, saat ini Kaltim juga belum terbebas dari persoalan kekurangan guru. Dengan adanya guru pensiun beberapa tahun ke depan, Salehuddin khawatir akan menimbulkan masalah baru jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak segera mengatasinya dengan serius.

Jika sampai terjadi masalah kekurangan guru berkepanjangan, Salehuddin memproyeksi munculnya dampak turunan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam.

“Kekurangan guru ini akan berdampak pada SDM kita. Bagaimana kita bisa menunjang Ibu Kota Negara (IKN) jika sumber daya guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu persoalan atau permasalahan yang sangat serius,” urai Salehuddin.

Karena itu, Wakil Ketua Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini mendorong Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), untuk melakukan pemetaan data sebaran guru dan tenaga pendidik.

“Leading sektornya ini kan Disdikbud Kaltim. Nah, kita ingin mereka bisa melakukan proses pemetaan atau penyebaran guru dan tenaga pendidik secara merata di Kaltim,” ujar Salehuddin.

Selain untuk melihat kondisi nyata sebaran guru di Kaltim, Salehuddin menilai proses pemetaan guru di Kaltim itu juga demi menunjang proses belajar mengajar agar lebih efisien dan efektif. Khususnya dalam pelaksanaan pemerataan mutu pendidikan dan pendataan serta analisis kebutuhan guru di Kaltim.

“Ini kan tinggal good will (niat baik) saja, kita minta Disdikbud Kaltim melakukan pemetaan dan penyebarluasan posisi guru di beberapa sekolah. Bisa dikatakan, itu semacam mapping kebutuhan guru,” ujar Salehuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan agar usulan jajarannya tersebut mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Kaltim atau yang mewakili dalam paripurna tersebut.

Saat itu, hadir mewakili Gubernur Kaltim, Isran Noor adalah Asisten Administrasi Umum lingkup Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Riza Indra Riadi.

“Ini hanya penegasan saja, mohon yang hadir mewakili Gubernur Kaltim untuk benar-benar mencermatinya dan menjadi perhatian agar bisa disampaikan pada pimpinan. Karena ini berhubungan dengan pembinaan SDM, tentu akan menjadi masalah bagi kita semua jika tidak ditindaklanjuti,” ujar Muhammad Samsun. (Dya/Adv/DPRDKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button
DMCA.com Protection Status