Ini Jadwal Rencana Vaksinasi Covid-19
KLIKSAMARINDA – Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan, Selasa 5 Januari 2021. Rakor digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diikuti para gubernur/bupati/walikota se Indonesia dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB/Kasatgas Covid-19 Nasional Doni Monardo di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian setelah mendengarkan penjelasan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Doni Monardo terkait vaksin dan kondisi terkini Covid-19, menegaskan vaksinasi telah didìstribusikan ke daerah dan sudah siap digunakan.
“Penyuntikan perdana (vaksin) di tingkat pusat pada 13 Januari, dimulai Presiden langsung bersama pejabat pusat (para menteri, Panglima TNI dan Kapolri) serta pimpinan kementerian dan lembaga,” ujar Menteri Tito Karnavian.
Menteri Tito Karnavian menambahkan, di daerah bersamaan vaksin oleh para kepala daerah dan Forkopimda serta tokoh masyarakat dan agama.
Secara virtual, Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.
Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Padilah Mante Runa dan Kepala BPBD Yudha Pranoto, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim/Jubir Satgas Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak dan Kepala Satpol PP Gede Yusa.
Terkait vaksinasi, Gubernur Isran Noor meminta Dinas Kesehatan Kaltim segera mengundang jajaran Forkopimda untuk hadir dan ikut vaksinasi serentak bersama Presiden Joko Widodo secara nasional pada Rabu 13 Januari 2021.
“Kita siap vaksin, juga Forkopimda diundang. Bupati dan Walikota juga persiapkan,” ujar Gubernur Isran Noor.
Penyuntikkan vaksin tingkat daerah berlanjut pada Kamis dan Jumat (14-15 Januari 2021), diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes) bersama pejabat publik dan asosiasi tenaga kesehatan. (*)
