Cegah Penyelewengan BBM, Pertamina Luncurkan Program Tepat Sasaran
KLIKSAMARINDA – Pertamina terus mencari cara untuk mengamankan panyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi agar tepat sasaran. Pasalnya, selama ini masyarakat menilai telah terjadi penyelewengan BBM di Kalimantan Timur (kaltim).
Pertamina mencatat, hingga saat ini Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling banyak mendapat pasokan BBM di Pulau Kalimantan.
Menurut Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur, Arya Yusa Dwicandra, berdasarkan data yang dimiliki Pertamina pada tahun 2022, Provinsi Kaltim menjadi provinsi paling banyak mengkonsumsi BBM.
Jumlah itu dilihat dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan Pertamina ke Pemprov Kaltim.
“Setiap liter, sebesar 7,5 persen masuk kas daerah. Tahun 2022 kemarin, dari Pertamina menyetorkan PBBKB sekitar Rp2,9 triliun ke Kalimantan Timur. Dari lima provinsi di Kalimantan, tertinggi di Kalimantan Timur,” kata Arya Yusa Dwicandra, ditemui wartawan di Samarinda, Kamis 2 Maret 2023.
Meski demikian, Arya Yusa Dwicandra mengaku belum memiliki data real jenis kendaraan yang mengonsumsi paling banyak BBM subsidi, utamanya di Kalimantan.
Menurut Arya Yusa Dwicandra, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melihat terjadinya antrean kendaraan di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hal itu berimbas terhadap penilaian masyarakat yang mengira adanya penyelewengan Bahan Bakar Minyak subsidi di Kalimantan Timur. Karena itu, Arya Yusa Dwicandra mengatakan, Pertamina terus memerlukan dan membutuhkan informasi dari masyarakat dan juga media.
“Kalau kami tidak memiliki bukti untuk kasus ini karena saat kami melakukan sidak terkadang tidak terjadi apa apa. Jangankan antrean kendaraan, distribusi BBM pun normal saja,” ujar Arya Yusa Dwicandra.
Pertamina, imbuh Arya Yusa Dwicandra, perlu bantuan dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk membantu kami mencegah penyelewengan BBM itu.
“Kalau di SPBU yang melakukan penyelewengan, langsung kami tindak. Namun, jika penyelewengan terjadi di luar SPBU, itu ranah aparat kepolisian,” tegas Arya Yusa Dwicandra.
Arya Yusa Dwicandra menambahkan, Pertamina sudah banyak menerapkan sanksi terhadap SPBU. Namun, ada dugaan kelompok besar yang memang saling berkaitan dalam persoalan tersebut.
Langkah Pertamina saat ini adalah mengurangi penyelewengan dengan cara program subsidi tepat. Program ini bertujuan agar mengetahui jumlah banyak solar yang dikonsumsi dan lain-lain yang ada di luar SPBU.
“Karena kalau hal ini kita biarkan, apalagi dicueki, mereka akan terus bertambah banyak. Tetapi kalau kita aware (menyadari), semuanya waspada, kita saling menjaga dari segala penyelewengan itu menjadi minimal, program yang kita laksanakan tentunya akan berhasil,” ujar Arya Yusa Dwicandra.
Selain itu, Arya Yusa Dwicandra menambahkan, penggunaan QR code Pertamina yang akan diterapkan di Kaltim nantinya diharapkan mampu menampilkan data kendaraan yang masih menggunakan BBM Sunsidi saat ini.
Melalui penggunaan QR code Pertamina ini, nantinya akan mendapatkan data jenis, bentuk, dan fungsi kendaraan.
“Jadi, dengan QR code, nantinya kita akan kerja sama dengan Dishub dan aparat kepolisian untuk menindak kendaraan-kendaraan yang diduga melakukan penyelewengan BBM subsidi,” ungkap Arya Yusa Dwicandra.
Program subsidi tepat akan berlngsung pada 8 Maret 2023 mendatang. Pemerintah akan menerapkan pembelian solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan QR Code.
Tujuan penerapan QR Code di antaranya untuk mencari tahu jenis kendaraan paling banyak mengonsumsi BBM subsidi seperti solar dan Pertalite.
Program ini sudah dilaksanakan di Sumatera dan Pulau Jawa. Saat ini Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan tengah direvisi.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menerapkan pembatasan pembelian Pertalite juga bisa diimplementasikan tahun ini.
Di Kalimantan, dua provinsi telah menerapkan uji coba pembelian solar subsidi menggunakan QR Code adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak 8 Maret 2023.
Berikutnya di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan Samarinda, menerapkan uji coba yang sama mulai 28 Maret 2023. (Suriyatman)
