Sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Hadapi Perkembangan Kasus Covid-19 | KLIK SAMARINDA
Provinsi Kaltim

Sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Hadapi Perkembangan Kasus Covid-19

Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA – Saat ini hampir seluruh negara di dunia atau 217 negara telah dijangkiti wabah virus corona (Covid-19), tidak terkecuali Indonesia. Kasus Covid-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) belum menunjukkan penurunan.

Hingga Minggu 18 Oktober 2020, menurut data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, dari 11.885 kasus positif, sebanyak 8.752 kasus dinyatakan sembuh, 437 kasus meninggal dunia, 2.696 kasus masih menjalani perawatan dan 414 kasus masih menunggu hasil.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penuh dari Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Di satu sisi, Gubernur Isran Noor memperhatikan dampak Covid-19 melalui aspek keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan di masyarakat. Di sisi lain, Wagub Hadi Mulyadi menyoroti pentingnya pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan di masa sulit saat ini.

Gubernur Isran Noor menunjukkan skap optimis menghadapi persoalan Covid-19. Khususnya terkait turunnya anggaran (APBD) Kaltim di tahun 2021 yang cukup signifikan. Proyeksi APBD Kaltim tahun 2021 mengalami penurunan dibanding APBD tahun 2020, tidak lebih dari Rp9 triliun atau hanya Rp8,2 triliun.

Point of View:  Ini 10 Nama Calon Komisioner Komisi Informasi Kaltim Yang Akan Jalani Fit and Proper Test

Meski ada proyeksi penurunan APBD Kaltim 2021, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap membangun daerah dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai RPJMD meski dengan segala keterbatasan anggaran.

“Artinya, daripada Rp3 atau Rp4 triliun, lebih baik Rp8 triliun,” ujar Gubernur Isran Noor saat di DPRD Kaltim, Senin 12 Oktober 2020 lalu, melalui Tim Biro Humas Pemprov Kaltim.

Menurut Gubernur Isran Noor, penururnan anggaran Kaltim salah satunya diakibatkan pandemi Covid-19. Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan penurunan anggaran juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

“Tidak apa-apa. Tidak perlu sakit hati. Di seluruh Indonesia kurang anggaran, menurun anggaran sebab Covid-19. Bahkan seluruh dunia, bukan saja Kaltim, bukan saja Indonesia,” ujar Gubernur Isran Noor.

Walaupun anggaran sedikit bisa saja kegiatan dan belanja tetap banyak (optimal) atau pun anggaran besar tapi belanja tetap sedikit. Dua kemungkinan tersebut dapat terjadi di tahun 2021.

Point of View:  Polda Kaltim Review Kinerja Tahun 2020

“Mungkin berkurang belanjanya, tapi bisa juga bertambah banyak,” ujar

Gubernur Isran Noor juga menyampaikan, dalam kondisi turun atau sedikit anggaran, pemerintah lebih bijaksana dalam menggunakannya. Paling tidak ada skala prioritas yang lebih utama dikerjakan.

“Defisit anggaran dialami seluruh dunia, makanya kita harus ikat pinggang. DBH kah turun, walaupun kita penyumbang devisa. Tidak perlu sakit hati, semuanya mengalami,” ujar Isran Noor.

Sementara itu, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyoroti pandemi Covid-19 sebagai satu di antara tiga persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dua persoalan lainnya, menurut Wagub Hadi Mulyadi adalah gejolak pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan memasuki tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember 2020.

“Ini tiga hal, yang menurut saya perlu perhatian kita semua. Wabah virus corona, Undang-Undang Cipta Kerja dan Pilkada serentak,” ujar Wagub Hadi Mulyadi saat Sharing Session III Forum HR Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltim secara virtual, Kamis 15 Oktober 2020, melalui Tim Biro Humas Pemprov Kaltim.

Point of View:  Hak Politik Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perlu Dilindungi

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menyebutkan, tiga hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, perlu perhatian seluruh pihak untuk menyikapinya, terlebih masyarakat.

Kasus corona yang terus meningkat, sebutnya, maka memerlukan penanganan optimal dan maksimal, agar penyebaran dan penularan bisa dikendalikan.

“Kalau terjadi outbreak, tidak saja kepanikan di masyarakat. Tapi pemerintah dan tenaga medis serta fasilitas kesehatan akan kewalahan,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.

Demikian pula, Pilkada serentak yang sudah terlaksana tahapan. Apabila, tidak dikoordinasikan dan diatur secara baik hingga hari H (9 Desember) maka tidak mungkin dan dikhawatirkan memunculkan konflik.

“Tiga hal ini tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga. Bagaimana bisa mentaati anjuran (protokol kesehatan), berkampanye Pilkada taat aturan dan berunjukrasa santun,” ujar Wagub Hadi Mulyadi. (*)

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!