Kecamatan Anggana Kukar Terkendala Lahan dan Infrastruktur Untuk Pengembangan Pariwisata
KLIKSAMARINDA – Pembangunan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah infrastruktur disebut masih memerlukan sentuhan pembenahan.
Tak terkecuali pembangunan yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Ada sejumlah sektor yang menjadi persoalan masyarakat Anggana, seperti status lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), infrastruktur jalan, hingga pengembangan pariwisata.
Menurut Camat Anggana, Rendra Abadi, saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan sektor pariwisata. Namun ada beberapa kendala dalam mewujudkan rencana tersebut.
Rendra Abadi menyatakan, untuk peningkatan pariwisata di Kecamatan Anggana dibutuhkan sarana pendukung. Seperti peningkatan jalan di Kecamatan Anggana dan pembangunan drainase.
Rendra Abadi menambahkan, ada 3 desa di Kecamatan Anggana yang memiliki potensi pariwisata, y 23aitu Desa Supatin, Desa Muara Pantau, dan Desa Tani Baru.
“Kami minta pelebaran jalan dan drainase kiri-kanan karena di sana ada aset jalan milik Provinsi Kaltim. Jalan milik provinsi kurang lebih panjangnya 3,5 kilo meter,” ujar Rendra Abadi usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun di Gedung E DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Senin 30 Mei 2022 kemarin.
Menurut Rendra Abadi, saat ini kondisi jalan tersebut terhitung sempit. Akibatnya, kerap terjadi kecelakaan. Karena itu, Rendra Abadi telah mengusulkan adanya pelebaran jalan.
“Kalau bisa, jalur 2 dan drainasenya kiri kanan karena sudah mulai ada genangan-genangan air,” ujar Rendra Abadi.
Persoalan lainnya menurut Rendra Abadi adalah lahan KBK yang berkaitan dengan hak pengelolaan lahan (HPL). Rendra Abadi mencontohkan adanya persoalan HPL di KBK Desa Sepatin, Kukar. Warga banyak bermukim di KBK yang mengakibatkan susah menerima bantuan pemerintah.
“Kalo KBK sendiri salah satu contoh di Desa Supatin. HPL-nya cuma 16 hektare. Sedangkan sudah banyak juga warga kita memang yang bermukim. Akhirnya itu sulit kita dapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar Rendra Abadi
Persoalan serupa juga terjadi di Desa Tani Baru, Desa Tanjung Berukang, dan Desa Kutai Lama. Karena itu, pihaknya juga telah meminta agar persoalan lahan KBK ini bisa tuntas sehingga masyarakat bisa memakai lahan sendiri dan mengembangkan pariwisata di Kutai Lama.
Potensi wisata di desa tersebut antara lain wisata religi karena kerap menjadi situs ziarah warga dari pelbagai daerah.
“Ada wisata di sana itu. Makam raja dan makam habib. Kami ingin bahwa Desa Kutai lama ini bisa dikembangkan wisatanya sehingga bisa menjadi desa wisata terutama dalam wisata religi,”ujar Rendra Abadi.
Sejauh ini, Rendra Abadi menyatakan bahwa Kecamatan Anggana telah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kukar dan ke Pemprov Kaltim. Secara nominal, Kecamatan Anggana membutuhkan dana sebesar Rp10 miliar untuk pengembangan pariwisata.
“Kalau kebutuhan sendiri untuk peningkatan parawisata ini kalau dilihat saat ini mungkin Rp10 miliyar untuk peningkatan wisata di sana. Jadi kita akan membangun wisata religi,” ujar Rendra Abadi.
Merespon adanya kendala pengembangan pariwisata di Kecamatan Anggana, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyatakan akan berupaya mencari solusi pengembangan serta pembangunan sarana pendukung pariwisata dan persoalan lahan di Kecamatan Anggana.
“Ada keluhan masyarakat terkait dengan kawasan hutan KBK. Nah ini secara langsung disampaikan camat dan kepala desa. Tindak lanjut pembahasan KBK dari dewan, akan diusulkan dalam perubahan RT/RW. Nanti, kan dalam waktu dekat ini, juga akan ada perubahan RT/RW. Ini yang nanti kita plototin betul-betul wilayah kawasan KBK itu,” ujar Muhammad Samsun. (Pia)
