DPRD Kaltim

DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2023 Rp25,32 Triliun

KLIKSAMARINDADPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan KUA PPAS 2024.

Dalam rancangan tersebut, disepakati Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 dari Rp17,20 triliun menjadi Rp25,32 triliun. Sementara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 sebesar Rp20,67 triliun.

Rancangan Perubahan KUA PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kalimantan Timur atas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi bersama pimpinan DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim, Jumat 11 Agustus 2023 di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda.

Adapun unsur pimpinan DPRD Kaltim, antara lain Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo. Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini juga disaksikan 28 anggota DPRD Kaltim yang hadir dan peserta rapat paripurna.

Hadir pula anggota Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa pembahasan ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dimulai dari penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, dan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 oleh pemerintah ke DPRD Kaltim.

Rancangan tersebut nantinya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

“Untuk itu, kami atas nama DPRD Kaltim menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran dan TAPD Kaltim, yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan secara bersama-sama, hingga penandatanganan kesepakatan dapat dilaksanakan pada rapat paripurna malam hari ini,” ujar Hasanuddin Mas’ud.

Hasanuddin Mas’ud menambahkan, sesuai mekanisme pembahasan anggaran, tahap berikutnya adalah penyampaian Nota Penjelasan keuangan dan ranperda tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyampaian Nota Penjelasan keuangan dan ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pada rapat paripurna selanjutnya.

Sementara itu, Wagub Hadi Mulyadi bersyukur dan bangga, serta mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim, karena proses pembahasan, penilaian serta evaluasi yang dilakukan oleh dewan, terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 dan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024, hingga pelaksanaan rapat paripurna ini, terlaksana dengan baik.

“Syukur alhamdulillah dapat dirampungkan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan pedoman, pengalokasian anggaran yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi berharap rancangan yang telah disepakati menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

“Pembahasan atas berbagai substansi mendasar dari rancangan yang telah disepakati merupakan hasil optimal yang bisa dicapai untuk dituangkan ke dalam Rancangan P-APBD Tahun 2023 dan Rancangan APBD Tahun 2024,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi juga mengatakan pemerintah sangat memahami bahwa rangkaian penyusunan, pembahasan hingga kesepakatan ini sangat dinamis. Tetapi diyakini bahwa dinamika dapat menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat Kaltim.

Mewakili Pemprov Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi menyatakan kerja sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang terjalin baik selama ini merupakan modal dasar untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Kami sangat berharap, agar sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang, demi kepentingan pelaksanaan pembangunan sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dimasa depan, menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Wagub Hadi Mulyadi. (*)

Back to top button
DMCA.com Protection Status