Warga Miskin Kaltim Perlu Dapat Jaminan Pelayanan Kesehatan
KLIKSAMARINDA – Adanya kasus pelayanan kesehatan yang terkendala tunggakan iuran BPJS Kesehatan terhadap warga kurang mampu menjadi sorotan anggota DPRD Kaltim, Puji Setyowati.
Legislator Karang Paci ini menyatakan agar kasus tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Karena itu, Puji Setyowati meminta agar Pemprov Kaltim dapat menganggarkan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
“Perlu ada anggaran dari Pemprov yang dioptimalkan untuk menjamin kepersertaan BPJS Kesehatan bagi warga Kaltim yang kurang mampu. Agar tidak ada lagi kejadian warga kurang mampu yang tidak mendapatkan pelayanan karena administrasi pembayaran BPJS miliknya tertunggak,” ujar Puji Setyowati, Kamis 19 Januari 2023.
Kasus tersebut misalnya terjadi di Kota Minyak Balikpapan beberapa waktu lalu. Diketahui warga Balikpapan tidak terlayani pihak rumah sakit akibat bermasalah dalam administrasi BPJS Kesehatan.
Dampaknya, pasien meninggal dunia akibat lambatnya penanganan rumah sakit. Puji Setyowati pun menyayangkan hal itu terjadi di Provinsi Kaltim dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Mestinya ada perwakilan petugas BPJS Kesehatan yang hadir sebagai sentra pelayanan jaminan kesehatan di setiap rumah sakit sehingga dapat mempermudah pelayanan dan tidak terkendala,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim.
Kasus pasien yang tidak tertangani karena adanya tunggakan pembayaran bukan hanya terjadi di Kaltim. Meski begitu, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serta bahan kajian bagi pemerintah agar ke depan lebih tanggap merespon persoalan serupa.
Puji juga menyoroti kinerja petugas BPJS Kesehatan karena tidak melakukan pengecekan latar belakang dan penyebab pasien menunggak iuran BPJS.
“Bisa jadi karena suaminya tidak bekerja lagi atau memang sudah tidak mampu membayar sebab penghasilan tidak bisa menutupi pembayaran iuran BPJS,” ujar Puji.
Menurut Puji Setyowati, Pemprov Kaltim perlu memperhatikan dengan lebih serius agar penduduk Kaltim bisa terjamin dalam hal kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya, dengan kepesertaan BPJS Kesehatan akan turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kaltim.
Dampak positifnya, menurut Puji Setyowati, juga akan menyumbangkan point plus kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, Puji uga menyarankan agar pihak BPJS Kesehatan melakukan subsidi silang karena rata-rata peserta BPJS Kesehatan merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
“Iurannya sudah secara otomatis dipotong dari instansi, dan itu bisa dibantu dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Puji. (Adv/DPRDKaltim)
