Tidak Banyak Dana Available, Pemkot Samarinda Jajagi KPBU Untuk Infrastruktur
KLIKSAMARINDA – Pemkot Samarinda kini tengah menjajagi upaya pendanaan untuk pembangunan infrasstruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Dalam pertemuan virtual bersama Kementerian Bappenas RI yang membahas skema KPBU melalui video conference di ruang Command Centre Dinas Kominfo Samarinda, Kamis 5 Agustus 2021, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan rencana tersebut dapat menjadi aternatif pembiayaan di tengah koreksi APBD Kota Samarinda saat pandemi berlangsung.
Menurut Wali Kota Andi Harun, jka Pemerintah hanya bertumpu pada anggaran APBD dan APBN, maka diperkirakan hanya mampu membiaya pembangunan sekitar 40 persen. Sementara 60 persen kebutuhan lainnya harus menggunakan sumber alternatif pembiayaan yang lain, termasuk di dalamnya pembiayaan kebutuhan layanan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.
Wali Kota Andi Harun secara langsung memberikan apresiasi dan menyambut baik adanya sosialisasi ini. Pasalnya, skema KPBU tersebut merupakan bentuk kemitraan sehingga perlu adanya koordinasi dengan semua pihak terkait, agar memiliki pemahaman, kebijakan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan KPBU.
”Jika ini dapat terlaksana maka ada beberapa keuntungan yang bisa dicapai dengan adanya kerjasama ini. Di antaranya efisiensi pembiayaan pembangunan dan transfer kemampuan atau pengetahuan. Sehingga ke depannya menghasilkan pengelolaan infrastruktur dengan kualitas yang baik, dan mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan,” ujar Wali Kota Andi Harun melalui Humas Pemkot Samarinda.
Dalam pelaksanaan kegiatan nanti, menurut Wali Kota Andi Harun, pendanaan pembangunan bisa bersumber sebagian besar dari BUMN (Badan Usaha Milik Negera) dan perusahaan swasta. Peluang tersebut perlu diitindaklanjuti apalagi di tengah dampak pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 akibat dari Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19).
Menurut Wali Kota Andi Harun, APBD Kota Samarinda Tahun 2021 mengalami koreksi yang cukup dalam dari Rp3.2 triliun menjadi sekitar Rp2.4 triliun.
Akibatnya, tidak banyak dana available (tersedia) yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar.
“Padahal ada harapan besar yang kita gantungkan terhadap akselarasi percepatan pembangunan seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim, mengingat kota Samarinda sebagai ibu kota Kaltim pastinya mengalami beban yang berlebih diantara 10 Kabupaten Kota lainnya,”sebutnya.
Dalam suasana dilematis pandemi covid-19 seperti ini pihaknya tidak bisa hanya menunggu dan berpangku tangan dan saling menyalahkan. Oleh kaena itu, Wali Kota Andi Harun mendorong kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda untuk membuka ruang inovasi dan mengambil langkah-langkah inovatif agar pembangunan bisa berjalan, sementara disisi lain juga bisa beradaptasi dengan kebijakan yang menyangkut tentang penanggulangan covid-19. (*)
