Sani Bin Husain Tolak Penghapusan Insentif Honorer Samarinda
KLIKSAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menyatakan menolak penghapusan insentif guru honorer.
Sani bin Husain menyatakan penolakan tersebut usai menerima adanya aduan dari kalangan guru terkait munculnya ada rencana penghapusan insentif tersebut.
Diketahui selama ini guru honorer di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan insetif per bulan sebesar Rp700 ribu untuk satu orang.
Sani bin Husain saat ditemui di Jalan Danau Toba, Samarinda, mengatakan dengan tegas tidak setuju rencana penghapusan insentif guru tersebut.
Selain karena adanya keluhan dari tenaga honorer, Sani bin Husain menyoroti potensi dari dampak penghapusan rekruitment tenaga honorer di masa depan.
Alasan pertama dari penolakan dari Sani bin Husain adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah.
Menurut Sani bin Husain, antara masayarakat dan tiap-tiap OPD saling membutuhkan dan memerlukan bentuk penghargaan satu sama lain.
“Ke depan, kita akan mengalami masalah pengangguran. Kasian mereka karena mereka sudah membantu kita sekian lama. Tapi kita tidak menghargai,” ujar Sani bin Husain Jum’at 19 Agustus 2022.
Yang kedua, alasan penolakan adalah mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut penting karena angka pengangguran terbuka menjadi indikator perkembangan kota.
Jika angka pengangguran meningkat itu akan menyebabkan perkembangan kota menurun.
“Indikator perkembangan kota, kan cuma 3, yaitu indeks pembangunan masyarakat IPM, pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Jadi kalau itu prestasi, akan menurun,” ujar Sani bin Husain.
Karena itu, menurut Sani Bin Husain, DPRD Samarinda akan mendorong agar tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik guru maupun nonguru.
“Kalau masih ada solusinya kita upayakan dulu mereka jadi PPPK. Tapi memang PPPK itu adalah program pusat. Tapi yang gaji daerah,” ujar Sani bin Husain.
Di lain sisi, Sani bin Husain mengharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda. Sehingga dari kenaikan PAD tersebut bisa dipakai untuk gaji PPPK.
“Kita harapkan PAD kita naik sehingga PAD kita lebih longgar. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk menggaji mereka. Saya berharap pemerintah kota memiliki refinitas dan memikirkan PAD yang memiliki space atau ruang untuk menggaji mereka,” ujar Sani bin Husain.
Melihat potensi PAD Samarinda, Sani bin Husain optimis Pemkot Samarinda memiliki kreativitas untuk mencari pembiayaan untuk tenaga honorer.
“Mereka punya kreativitas untuk membiayai honorer yang menjadi PPPK tadi. Kalo bisa mereka diangkat agar kesejahteraan mereka bertambah,” ujar Sani bin Husain. (Pia/Adv)
