DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Soal Kekuatan APBD Dalam Rekruitmen PPPK

KLIKSAMARINDA – Pemkot Samarinda sedang melakukan evaluasi terkait rekruitmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2023.
Evaluasi tersebut dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memastikan jumlah honorer guru dan tenaga kependidikan dalam pengangkatan.

Rekruitment PPPK tersebut nantinya akan dibuka untuk umum. Sehingga tidak hanya tenaga honorer di lingkup Pemkot Samarinda saja yang bisa mengikuti, melainkan mereka juga harus bersaing dengan masyarakat umum.

Seluruh pemerintah daerah kini sedang mempertimbangkan untuk penghapusan tenaga honorer yang akan diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Penghapusan tenaga honorer tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. Aturan itu menegaskan tentang penghapusan pegawai tidak tetap di lingkup pemerintah daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menanggapi rencana tersebut. Menurut Sri Puji Astuti, DPRD Samarinda meminta agar Pemkot Samarinda, khususnya dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). untuk tidak lupa mempertimbangkan kekuatan dari APBD Kota Samarinda.

“Karena informasinya penggajiannya juga dibebankan ke daerah. Oleh sebab itu, perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita saat ini,” ujar Sri Puji Astuti saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Kamis 18 Agustus 2022.

Sri Puji Astuti juga mengharapkan agar Pemkot Samarinda juga melakukan evaluasi terhadap para tenaga honorer yang ada saat ini.

Tujuan evaluasi tersebut agar mereka yang nantinya diangkat menjadi PPPK, benar-benar menjadi pegawai yang bekerja secara efisien.

Tak hanya evaluasi, Sri Puji Astuti juga menekankan pentingnya analisis jabatan atau anjab di lingkup Pemkot Samarinda

“Perlu analisis jabatan juga. Sehingga kebutuhan pegawai pemkot itu ada berapa. Itulah yang menjadi acuan untuk mengangkat PPPK dengan menyesuaikan anggaran kita juga karena itu jadi tanggung jawab daerah, kan?” ujar Sri Puji Astuti.

Saat ini, Pemkot Samarinda melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer. Evaluasi dilakukan untuk memastikan jumlah honorer termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Untuk pengangkatan PPPK sendiri nantinya juga akan dibuka untuk umum. Sehingga tidak hanya tenaga honorer di lingkup Pemkot Samarinda saja yang bisa mengikuti, melainkan mereka juga harus bersaing dengan masyarakat umum. (Pia/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
DMCA.com Protection Status